My Article

Mei 28, 2009 at 7:01 am Tinggalkan komentar

Peran dan Prospek KONVENSI WASHINGTON 1965 dalam Kerangka PENANAMAN MODAL ASING di Indonesia [1]

Oleh : Moch. Basarah

Konvensi Washington 1965 telah memberikan  peran yang sangat besar bagi negara-negara berkembang khususnya Indonesia dalam meningkatkan arus penanaman modal. Konvensi ini pada dasarnya bertujuan  untuk mempromosikan pembangunan ekonomi dunia melalui arus investasi dan perdagangan internasional yang lebih besar. Sedangkan arbitrase ICSID dibentuk dan dirancang sebagai penyeimbang keinginan-keinginan antara negara penerima modal dengan investor asing juga yang menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa hukum yang efektif dibidang penanaman modal  asing.

A. PendahuluanCheeze..0094

Saat ini kontrak bisnis bidang penanaman modal asing banyak yang dibuat oleh sub divisi negara dan perusahaan negara disatu pihak dengan perusahaan swasta asing dilain pihak. Bagi negara yang ingin banyak melaksanakan kontrak bisnis bidang penanaman modal asing tentunya harus memberikan perangsang yang mengairahkan bagi penanaman modal, termasuk ketentuan pegawasan terhadap perusahaan asing, karena dengan penanaman modal asing berarti akan mendapatkan pengetahuan, dan pengalaman, bidang teknik dan manajerial. Pertimbangan utama penanaman modal asing untuk  melaksanakan kontrak bisnis pada dasarnya adalah merupakan perluasan  pasar mereka, selain itu biaya produksi rendah yang disebabkan karena biaya tenaga kerja relatif lebih murah, fasilitas bebas pajak (tax holiday) dan fasilitas lainnya tanpa dipungut biaya oleh negara penerima modal (host states).

Walaupun sudah terdapat Undang-undang Penanaman Modal yang baru yaitu Undang-undang No. 25 Tahun 2007, yang dapat memberikan jaminan hukum yang cukup memadai, tetapi negara-negara pemilik modal masih menganggap perlu untuk mengadakan perjanjian-perjanjian yang khusus guna melindungi modal yang ditanamkan di negara-negara berkembang.[2] Hal ini disebabkan karena suatu alasan bahwa dalam bentuk apapun diberlakukannya suatu peraturan, sewaktu-waktu peraturan tersebut dapat diubah oleh pemerintah negara yang bersangkutan. Sedangkan jika diadakan suatu perjanjian internasional baik yang bersifat bilateral maupun multilateral, maka pemerintah negara berkembang tetap akan terikat oleh kewajiban-kewajiban internasional.[3]

Perjanjian bilateral yang pernah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan negara-negara investor seperti Amerika Serikat, Jerman, Belgia, Belanda, Norwegia  dan Denmark adalah perjanjian jaminan penanaman modal asing atau Investment Guaranty Agreements.[4] Sedangkan perjanjian multilateral yaitu dengan adanya Konvensi Washington 1965[5] yang telah diratifikasinya oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-undang No. 5 Tahun 1968 tentang Persetujuan atas Konvensi tersebut. Secara otomatis Pemerintah Indonesia terikat oleh ketentuan-ketentuan Konvensi tersebut, walaupun tidak secara otomatis tunduk terhadap yurisdiksi arbitrase ICSID[6] yaitu badan arbitrase yang dibentuk oleh Konvensi tersebut.

Dengan diratifikasinya Konvensi Washington 1965 oleh Undang-undang No. 5 tahun 1968 sebenarnya tidak ada alasan bagi investor meminta jaminan yang lebih dari negara penerima modal (host country), karena tindakan pemerintah (Indonesia) terhadap para investor tidak perlu dikhawatirkan lagi. Seperti pernah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menasionalisasi perusahaan tembakau Belanda,  yang berakhir dengan kemenangan Republik Indonesia karena digugat melalui pengadilan asing yang tidak memiliki kewenangan untuk menggugat sebuah negara berdaulat yaitu Pengadilan Negeri Bremen Jerman Barat. Tindakan pemerintah Indonesia saat itu dibenarkan oleh hukum internasional, karena hukum internasional menganggap bahwa selama tindakan negara berdaulat (act of States) dilakukan di wilayahnya sendiri dianggap merupakan tindakan yang sah dan tidak melanggar hukum internasional.[7]

Jika dilihat dari segi promosi investasi, Indonesia dianggap sebagai negara yang dinilai baik dalam melakukan promosinya, namun karena terlalu banyak korupsi dan tidak stabilnya ekonomi, politik dan keamanan menyebabkan Indonesia mendapat nilai buruk dari potensi untuk meraih penanaman modal asing.[8] Dari laporan tahunan yang disampaikan oleh World Investment Report dapat disimpulkan bahwa sebenarnya Indonesia sudah memberikan jaminan hukum yang cukup memadai bagi para investor asing, tetapi permalahannya justru terletak pada penegakan hukum, sehingga dianggap tidak menimbulkan adanya kepastian hukum bagi para investor. Bahkan dengan keyakinan tidak akan dilakukannya tindakan nasionalisasi terhadap perusahaan asing sebagaimana diatur dalam Pasal 7  ayat (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal,[9] merupakan daya tarik tersendiri untuk menarik minat para investor asing.

Walaupun sebenarnya berdasarkan Pasal 7 ayat (1) di atas kemungkinan adanya tindakan nasionalisasi terhadap perusahaan asing tetap ada, namun pemerintah di sini wajib untuk memberikan kompensasi terhadap perusahaan yang dinasionalisasi tersebut dengan jumlah, macam dan cara pembayarannya telah disepakati para pihak atau promt, adequate and effective. Selain terdapat dalam pasal di atas perlindungan terhadap nasionalisasi juga terdapat dalam Multilateral Investment Guaranty Agency, yang mengatur juga masalah kompensasi terhadap perusahaan asing yang dinasionalisasi yaitu harus promt, adequate and effective.

Dengan adanya penggantian presiden dari Presiden Megawati ke Presiden Susilo B Yudoyono, tampaknya investasi di Indonesia terdapat peningkatan yang cukup signifikan namun tidak dapat dikatakan membaik.[10] Hal ini disebabkan karena upah buruh sudah tidak kompetitif lagi, perpajakan, kenaikan tarif listrik, dan yang paling besar pengaruhnya adalah faktor keamanan yaitu teroris dan demontrasi buruh yang tidak pernah berhenti. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa stabilitas politik, keamanan dan penegakan hukum merupakan faktor utama yang harus diprioritaskan, agar penanaman modal asing segera pulih di negara ini. Khususnya dalam hal penegakan hukum yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa, terutama dalam pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase ICSID. Umumnya dalam hal pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase ICSID timbulnya permasalahan karena negara-negara anggota Konvensi mengaturnya secara berbeda-beda. Oleh karena itu, pertanyaannya adalah bagaimana peran dan prospek arbitrase ICSID dalam kerangka penanaman modal di Indonesia?.

B. Eksklusivitas Ketentuan Konvensi Washington 1965

Setelah Bank Dunia membentuk Konvensi Washington pada tahun 1965, yang melahirkan badan arbitrase ICSID (Centre) setiap negara anggota Konvesi menurut ketentuan Konvensi ini akan tunduk pada yurisdiksi Centre,[11] sehingga negara yang dianggap melakukan tindakan melanggar hukum atau melanggar perjanjian terhadap investor asing, maka berdasarkan ketentuan Konvensi dapat diajukan kehadapan arbitrase ICSID. Seperti halnya sengketa yang terjadi antara AMCO ASIA COORPORATION dengan PEMERINTAH INDONESIA, yang terjadi pada tahun 1980. Sengketa tersebut timbul karena pencabutan ijin penanaman modal oleh Ketua BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) terhadap AMCO ASIA COORPORATION. Pencabutan ijin tersebut oleh AMCO dianggap sebagai suatu tindakan yang merugikan mereka, pemerintah Indonesia dianggap telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan melanggar perjanjian.

Para invertor asing yang terdiri dari penggugat-penggugat AMCO ASIA CORPORATION, PAN AMERICAN DEVELOPMENT LIMITED dan PT. AMCO INDONESIA telah mengajukan gugatan kepada Sekretaris Jenderal ICSID pada tanggal 15 Januari 1981. Permohonan gugatan mereka adalah mengenai suatu sengketa hukum (legal dispute) yang terjadi dengan Republik Indonesia.[12] Sengketa ini telah membawa Republik Indonesia sebagai salah satu negara yang menjadi pihak di hadapan arbitrase ICSID, dikatakan demikian karena sengketa hukum penanaman modal asing yang melibatkan negara sangat sedikit. Di Asia saja baru dua negara yang menjadi pihak di hadapan arbitrase ICSID, selain Indonesia yaitu Republik Srilangka.[13]

Jaminan hukum yang ditawarkan Pemerintah Indonesia sebenarnya sudah sangat memadai, namun karena keadaan Indonesia saat ini berbeda dengan keadaan masa lalu, maka diperlukan jaminan-jaminan hukum lainnya.[14] Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan hal ini, jamiman hukum, politik dan keamanan harus diberikan secara maksimal oleh pemerintah Indonesia. Karena jaminan-jaminan inilah yang seharusnya ditawarkan oleh pemerintah Indonesia jika ada keinginan untuk menarik investor sebanyak-banyaknya. Sebagaimana disarankan oleh Bank Dunia melalui Development Committee nya yang mengeluarkan Guidelines on the Treatment of Foreign Direct Investment kepada negara-negara anggota Konvensi Washington agar menyediakan prinsip-prinsip pokok dalam menyusun ketentuannya masing-masing, sehingga investor tertarik.[15]

Ketentuan yang dimaksud dalam Guidelines on the Treatment of Foreign Direct Investment adalah ketentuan promosi dibidang penanaman modal bukan ketentuan tentang mekanisme arbitrase ICSID. Karena negara peserta Konvensi tidak dapat membuat ketentuan yang berhubungan dengan mekanisme atau tata cara arbitrase ICSID.  Ketentuan arbitrase ICSID (Centre) harus bebas dari pengaruh sistem hukum nasional,[16] arbitrase ICSID memiliki otonomi yang khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Konvensi yang pada dasarnya menyatakan bahwa sengketa yang diselesaikan oleh Centre yang menimbulkan permasalahan prosedur dan tidak diatur dalam bagian ini atau dalam peraturan arbitrase atau aturan-aturan yang telah disepakati para pihak, maka Dewan Arbitrase yang akan memutuskan permasalahan tersebut.[17]

Dengan diajukannya sengketa melalui arbitrase ICSID, maka berdasarkan Pasal 42 ayat (1) Konvensi para pihak mendapatkan jaminan bahwa mereka dapat menggunakan hukum acara sesuai dengan keinginan mereka.[18] Hal tersebut sama pentingnya dengan masalah pelaksanaan putusan, di mana berdasarkan ketentuan ini akan berada di bawah pengawasan pengadilan nasional dari negara peserta Konvensi.[19] Oleh sebab itu., dapat dikatakan bahwa peran yang diberikan oleh Konvensi kepada pengadilan nasional hanya dalam hal pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase ICSID. Yang secara normatif telah diatur Pasal 66 ayat (e) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.[20]

Selain hal tersebut pengadilan nasional sebenarnya tidak memiliki peran lain yang berhubungan dengan ketentuan Konvensi yang eksklusif dan memiliki otonomi khusus. Karena berdasarkan ketentuan Konvensi pengadilan nasional tidak dapat mengambil tindakan apapun yang mungkin bertentangan dengan sifat arbitrase ICSID yang eksklusif dan memiliki otonomi yang khusus.[21] Dengan kata lain, pengadilan dari negara anggota Konvensi sebaiknya menunda pelaksanaan proses  perkara sebelum diselesaikan oleh ICSID. Karena kemungkinan perkara tersebut merupakan yurisdiksi ICSID, pengadilan harus menahan diri dan mempertimbangkannya lebih lanjut serta mengijinkan para pihak untuk menyelesaikan sengketanya melalui arbitrase ICSID.

Lebih jelas lagi mengenai hal tersebut dapat dikatakan bahwa pengadilan nasional tidak dapat turut campur terhadap sengketa hukum yang menyangkut penanaman modal asing, karena sengketa ini merupakan wewenang arbitrase ICSID. Dengan demikian dapat diketahui, bahwa keberadaan hukum nasional tidak begitu diperlukan dalam ruang lingkup penyelesaian sengketa penanaman modal asing. Karena peraturan mengenai mekanisme arbitrase ICSID telah diatur secara komprehensif dalam Konvensi, peran hukum nasional hanya dalam hal pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase ICSID.

ICSID adalah merupakan sebuah organisasi yang lahir dari Konvensi Washinton 1965, yang memiliki tujuan untuk mempromosikan pembangunan ekonomi dunia melalui arus investasi dan perdagangan internasional yang lebih besar, dan menumbuhkan iklim saling mempercayai antara negara (host States) dengan investor dalam meningkatkan arus penanaman modal.[22] Dalam berbagai hal ICSID dapat dikatakan merupakan suatu organisasi yang unik dibidang alternatif penyelesaian sengketa internasional, karena organisasi ini dibentuk untuk memenuhi kebutuhan tertentu  pada masyarakat ekonomi global. Oleh karena itu, arbitrase ICSID dirancang sebagai penyeimbang keinginan-keinginan antara negara penerima modal (host States) dengan investor asing dan sebagai institusi yang menyediakan suatu mekanisme penyelesaian sengketa hukum yang efektif dibidang penanaman modal  asing.

C. Prospek arbitrase ICSID

Berdasarkan data dari World Bank sejak berlakunya Konvensi Washinton pada tahun 1966,[23] 150 kasus sengketa penanaman modal asing yang diajukan antara tahun 1996-2005 ke arbitrase ICSID 49 kasus telah diberi putusan, dan 101 kasus masih menunggu keputusan. Walaupun anggota Konvensi sangat banyak, tetapi sengketa yang diajukan ke arbitrase ICSID tampaknya sangat sedikit. Hal tersebut menunjukan bahwa efektivitas dari suatu sistem penyelesaian sengketa tidak bisa diukur dengan hanya melihat dari banyaknya kasus yang telah diselesaikan.[24] Adanya sengketa penanaman modal asing tergantung dari pelaksanaan kontrak yang telah disepakati oleh para pihak. Dalam penyelesaian sengketa, para pihak diwajibkan untuk menggunakan arbitrase sesuai dengan ketentuan Konvensi. Perjanjian ini menunjukkan kesiapan suatu negara yang terikat Konvensi untuk menerima arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa penanaman modal.

Kewajiban untuk menggunakan arbitrase ICSID dalam sengketa penanaman modal asing tentunya akan mempengaruhi para pihak, baik negara tuan rumah (host state) maupun investor asing khususnya untuk menghindari tindakan-tindakan yang mengarah pada pelanggaran perjanjian dan hukum internasional. Namun jika terdapat perbedaan pendapat, maka untuk menghindar dari konflik yang berkepanjangan biasanya dilakukan suatu metode cara damai misalnya dengan negosiasi atau mediasi. Adanya kewajiban menggunakan arbitrase ICSID dalam penanaman modal asing serta efetivitas prosedur badan arbitrase itu sendiri, dapat memberikan manfaat bagi para pihak agar terjalinnya suatu kerjasama dalam jangka panjang. Oleh karena itu, G. Jaenicke mengatakan bahwa sebaiknya negara tuan rumah (host state) dan investor asing dalam perjanjiannya agar selalu menyepakati untuk menggunakan arbitrase ICSID (Center) sesuai dengan ketentuan Konvensi Washington.[25]

Pendapat G. Jaenicke sebenarnya sejalan dengan tujuan dari Konvensi Washington yaitu untuk memelihara iklim investasi yang baik.[26] Juga untuk kepentingan dari host state, sebagai negara penerima modal dari luar negeri, sehingga  dapat memberikan ketentraman kepada para investor dengan tidak mengabaikan kepentingan mereka. Yaitu adanya perlindungan hukum yang wajar dengan diberikannya kesempatan untuk mengajukan segala persoalan ke hadapan arbitrase ICSID. Karena tujuan utama dari Konvensi adalah memberikan fasilitas bagi penyelesaian sengketa penanaman modal melalui arbitrase dan dengan cara damai.[27]

Sesuai dengan ketentuan Konvensi, dalam perjanjian penanaman modal asing para pihak dapat melakukan pilihan hukum yang akan digunakan oleh arbitrase ICSID (choice of law).[28] Hukum yang dapat digunakan dalam sengketa penanaman modal asing adalah hukum internasional atau hukum negara penerima modal (host States). Diterapkannya hukum internasional dalam suatu sengketa penanaman modal, akan megandung arti yang sangat penting bagi para investor, karena mereka menginginkan investasinya dilindungi oleh hukum internasional. Namun, dilain pihak negara penerima modal menginginkan investasi asing diatur oleh hukum nasional mereka. Pilihan hukum para pihak ini jika dikaitkan dengan kaidah-kaidah hukum perdata internasional, dalam rangka Konvensi Washington ini, tampaknya terdapat juga pengakuan terhadap otonomi para pihak dalam melakukan pilihan hukum bahkan sangat dihormati.

Namun jika melihat beberapa kasus penyelesaian sengketa penanaman modal, pada kenyataannya otonomi para pihak ini pernah juga diabaikan oleh dewan arbitrase ICSID. Seperti dalam kasus antara PT AMCO melawan PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA. Seharusnya dalam kasus tersebut hukum yang digunakan adalah hukum yang telah  disepakati oleh  para  pihak yaitu hukum Indonesia (host state), tetapi dewan arbitrase (tribunal) justru menggunakan hukum internasional. Sesungguhnya walaupun para pihak tidak melakukan pilihan hukum, dewan arbitrase ICSID harus menghormati ketentuan Konvensi dengan memberlakukan hukum host state.[29]

Oleh karena itu, berdasarkan keputusan dewan arbitrase ICSID tersebut, Pemerintah Republik Indonesia mengajukan usul pembatalan putusan arbitrase berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Konvensi Washington,[30] yaitu (a) bahwa dewan arbitrase secara tegas telah melampaui batas-batas wewenangnya dengan tidak menggunakan menggunakan hukum Indonesia dalam memeriksa dan memutuskan perkara. (b) putusan dewan tidak disertai alasan-alasan yang mendasarinya dan terdapat kesalahan yang serius pada putusan yang bertentangan dengan prosedur yang sifatnya fundamental.[31] Masalah yang sama juga terjadi terhadap kasus antara KLOCKNER INDUSTRIE, ANLAGEN GMBH KLOCKNER BELGE S.A melawan PEMERINTAH UNI KAMERUN. Menurut ketentuan Konvensi, perkara yang keputusannya dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak, maka sengketa dianggap hidup kembali artinya sengketa tersebut dianggap sengketa baru dengan dewan arbitrase yang baru.[32]

Kasus di atas sebenarnya merupakan salah satu keberhasilan negara berkembang dalam gugatan pembatalan terhadap putusan arbitrase ICSID. Permohonan pembatalan tersebut pada dasarnya disebabkan kerena tidak puas dengan hasil putusan arbitrase. Hal ini merupakan suatu kenyataan yang disebabkan karena banyak klausul arbitrase yang disepakati oleh para pihak tidak dibuat dengan sebaik-baiknya atau karena tidak adanya kesepakatan terhadap berbagai masalah antar anggota Konvensi dengan investor.[33] Negara berkembang juga dalam hal ini sering memperlihatkan kepercayaan yang berlebihan terhadap investor asing, sehingga hal tersebut menyebabkan  pelaksanaan kontrak tidak sesuai dengan keinginan para pihak.

Dalam kaitannya dengan hal di atas Alan Redfern dan Martin Hunter mengatakan, negara berkembang dalam kaitannya dengan pengajuan pembatalan ini selalu mengemukakan alasan bahwa pembatalan merupakan satu-satunya cara mereka untuk mempertahankan kendali atas perdagangan luar negeri dan penanaman modal. Secara ekonomis kekuatan perdagangan dan penanaman modal mungkin akan mendapatkan keuntungan yang tidak wajar. Padahal jika negara berkembang ingin memperoleh modal asing, bagaimanapun, mereka harus memberi jaminan kepada investor asing mengenai keselamatan investasi mereka bukan dengan cara seperti itu.[34] Salah satunya adalah menjadi anggota Konvensi Washington. Karena Konvensi Washington telah menyediakan suatu  aturan internasional yang diharapkan dapat memelihara keseimbangan keuntungan yang diperoleh investor dan negara anggota Konvensi.

Dengan diperbolehkannya para pihak untuk mengajukan  pembatalan terhadap putusan arbitrase ICSID berarti biaya penyelesaian sengketa akan bertambah mahal, karena kasus yang sama dapat diulang beberapa kali sebagai kasus baru, dengan dewan arbitrase yang baru. Karena dalam Konvensi tidak ditentukan berapa kali batas pelaksanaan pengajuan yang dapat dilakukan oleh para pihak. Untuk itu, sebaiknya biaya penyelesaian perkara dapat lebih murah. Dan terhadap kasus yang diminta pembatalan agar diselesaikan dengan mekanisme tertentu oleh tim khusus yang diberi wewenang untuk memberikan putusan. Dengan demikian kasus tidak perlu diulang atau dianggap sebagai kasus baru dengan dewan arbitrase yang baru, sebagaimana terjadi dalam kasus PT AMCO melawan PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA di atas.

Dalam kurun waktu empat puluh tahun tentunya arbitrase ICSID telah memiliki catatan tentang penyelesaian sengketa penanaman modal asing yang ditanganinya. Banyaknya penggunaan klausul arbitrase ICSID dalam setiap perjanjian investasi (Bilateral Investment Treaties atau BITS) merupakan hal yang sudah biasa bahkan dapat dikatakan menjadi meluas karena terdapat juga dalam ketentuan-ketentuan hukum nasional dan perjanjian investasi lainnya. Adanya klausul tersebut sebenarnya selain untuk mencegah terjadinya sengketa, juga sebagai tonggak (corner stone) bagi para pihak jika terjadi sengketa, karena tanpa klausul arbitrase sengketa mereka tidak dapat diajukan kehadapan arbitrase ICSID. Saat ini publisitas arbitrase ICSID sedang meningkat karena sengketa-sengketa yang sedang dan telah diselesaikan oleh arbitrase ICSID juga meningkat.[35] Dalam hal ini masalahnya adalah apakah arbitrase ICSID selalu memberikan putusannya dengan efektif dan tidak berat sebelah.

Salah satu kekuatan dari arbitrase ICSID sebenarnya terdapat dalam Pasal  53 Konvensi yang pada dasarnya menyatakan bahwa putusan arbitrase mengikat para pihak dan tidak dapat dilakukan banding atau perbaikan lainnya, kecuali sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Konvensi.[36] Oleh karena itu, untuk mempertahankan kehadiran Konvensi, bagaimanapun pengadilan nasional negara anggota Konvensi tidak dapat meninjau ulang putusan arbitrase ICSID yang dapat dilakukan adalah permohonan pembatalan, interpretasi dan revisi terhadap putusan tersebut. Sedangkan Pasal 54 Konvensi mengatur tentang pelaksanaan putusan arbitrase yang dapat dilakukan oleh setiap negara anggota Konvensi.[37]

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 53 dan Pasal 54 di atas pada dasarnya telah membawa arbitrase ICSID pada kedudukan yang lebih baik dibandingkan dengan arbitrase lainnya. Karena dalam arbitrase ICSID, ketentuan Konvensi yang memberikan pengaturan bagi  seluruh mekanisme penyelesaian sengketa, sejak para pihak menyatakan consent terhadap arbitrase ICSID sampai dengan berakhir sengketa yaitu pelaksanaan putusan arbitrase.

Untuk itu, dapat dikatakan pengaturan hukum nasional mengenai arbitrase ICSID sangat terbatas, seperti halnya pengaturan tentang pelaksanaan putusan arbitrase ICSID di dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 hanya diatur dalam satu pasal saja yaitu dalam Pasal 66 ayat e. Dengan demikian peran yang diberikan oleh Konvensi terhadap pengadilan nasionalpun sangat terbatas.[38] Berbeda misalnya dengan arbitrase International Chamber of Commerce (ICC) atau arbitrase komersial lainnya yang didasarkan atas ketentuan Pasal V Konvensi New York 1958, yang mengatur tujuh alasan yang berbeda untuk digunakan oleh pengadilan nasional suatu negara terhadap keberatan pelaksanaan putusan arbitrase, sehingga hal ini dapat menyebabkan berlarut-larutnya pelaksanaan putusan.[39]

Terhadap putusan arbitrase komersial, yang pengakuan dan pelaksanaannya diatur berdasarkan Konvensi New York 1958, dapat dengan mudah ditolak oleh salah satu pihak dengan mengemukakan adanya pelanggaran terhadap ketertiban umum negara yang bersangkutan. Namun dalam konteks arbitrase ICSID, jika suatu negara tidak mau mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase  berdasarkan ketentuan Konvensi, justru dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 53 ayat (1) Konvensi. Terhadap pelanggaran ini  investor dapat melakukan dua gugatan kepada negara tuan rumah yaitu: (a) mengajukan gugatan sebagaimana dikenal dalam hukum nasional negara tuan rumah (host state) pada tingkatan diplomatik, atau (b) menyampaikan sengketa tentang putusan arbitrase yang  tidak dapat dilaksanakan kepada Mahkamah Internasional (International Court of Justice) yang memiliki yurisdiksi yang berhubungan dengan sengketa mengenai penafsiran dan penerapan Konvensi.[40]

Berdasarkan ketentuan Konvensi keputusan arbitrase ICSID harus diakui dan dilaksanakan, dengan demikian dalam hal ini doktrin kedaulatan yang dimiliki negara anggota Konvensi tidak dapat diberlakukan. Karena sesungguhnya doktrin kedaulatan negara ini dapat menghambat pelaksanaan putusan arbitrase secara paksa.

Untuk itu, negara peserta harus menganggap sama keputusan arbitrase ICSID itu sebagai keputusan yang telah dijatuhkan oleh pengadilan tingkat terakhir di negara yang bersangkutan.[41] Dan pihak yang akan melaksanakan putusan arbitrase di wilayah negara peserta dapat menyampaikannya kepada pengadilan atau instansi yang telah ditunjuk oleh negara peserta untuk maksud tersebut, yaitu copy dari putusan yang telah dilegalisasi oleh Sekjen ICSID.[42]

Agar dalam eksekusi putusan arbitrase ICSID tidak ada keraguan karena adanya doktrin kedaulatan dan pelaksanaan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 54. Maka berdasarkan Pasal 55 Konvensi, ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 54 tidak boleh ditafsirkan seolah-olah pasal itu menyimpang dari ketentuan yang berlaku di negara peserta berkaitan dengan imunitas negara yang bersangkutan atau negara asing lainnya.[43]

Dalam kaitannya dengan hal di atas, pengaturan tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase  ICSID di Indonesia didasarkan oleh Pasal 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1968 dan Pasal 66 ayat e Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. Berdasarkan kedua undang-undang ini putusan arbitrase ICSID dapat dilaksanakan di negara Republik Indonesia setelah memperoleh eksekuatur dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tampaknya ketentuan tersebut telah mengikuti keinginan dari Pasal 54 ayat (3) yang menentukan bahwa eksekusi dari keputusan arbitrase ICSID akan diatur oleh  hukum dari negara dimana  eksekusi putusan arbitrase itu akan dilaksanakan.[44]

3.  Simpulan

1. Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dapat memberikan jaminan hukum yang cukup memadai, walaupun negara-negara pemilik modal menganggap perlu jaminan-jaminan hukum lainnya seperti perjanjian-perjanjian yang khusus guna melindungi modal yang mereka tanamkan di negara berkembang.

2. Tujuan dari Konvensi Washinton 1965 pada dasarnya adalah untuk mempromosikan pembangunan ekonomi dunia melalui arus investasi dan perdagangan internasional yang lebih besar, dan menumbuhkan iklim saling mempercayai antara negara  dengan investor dalam meningkatkan arus penanaman modal. Arbitrase ICSID yang dibentuk Konvensi Washington 1965 dapat dikatakan merupakan suatu organisasi yang unik dan dirancang sebagai penyeimbang keinginan-keinginan antara negara penerima modal dengan investor asing dan sebagai institusi yang menyediakan suatu mekanisme penyelesaian sengketa hukum yang efektif dibidang penanaman modal  asing.

3.  Konvensi Washington 1965 telah memberikan  peran yang sangat besar bagi negara-negara berkembang khususnya Indonesia dalam meningkatkan arus penanaman modal. Dengan terbitnya Undang-undang No. 25 tahun 2007 dan Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, negara-negara investor tidak perlu khawatir lagi akan terjadinya tindakan Pemerintah Indonesia yang melanggar hukum internasional.

4.  Daftar Pustaka:

Delaume, George R., ICSID Arbitration and the Court, American Journal of International Law, Vol. 77, 1983

Delaume, George. R, Transnational Contracts, American Journal International Law,  1982

F.A. Man, Sacrosantity of Foreign Act of State, LQ. Rev, vol 59

Jaenicke, G, The Prospects For International Arbitration Disputes Between States and Private Enterprises,  Comments on a paper by Professor U. Bouchez, dalam Soons, A.H.A, International Arbitration: Past and Prospects, Martinus Nijhoff Pub., 1990

Jaenicke, G., The Prospects For International Arbitration Disputes Between States and Private Enterprises,  Comments on a paper by Professor U. Bouchez, dalam Soons, A.H.A, International Arbitration: Past and Prospects, Martinus Nijhoff Pub., 1990

Kaoma Mwenda, Kenneth and Gobir, Nahu G., International Commercial Arbitration and the International Centre for Settlement of Investment Disputes,  Zambia Law Journal  No.30, 1998

Kunjungan Presiden SBY ke AS & wajah investasi RI, dalam Bisnis Indonesia, 15 September 2005

Mwenda, Kenneth Kaoma and Nahu G. Gobir, International Commercial Arbitration and the International Centre for Settlement of Investment Disputes, Zambia Law Journal Vol. 30, 1998

Smutny, Abby Cohen, Arbitration before the International Centre for Settlement of Investment Disputes,  Law Intelligence, Volume I, issue 02 – March 2003, White & Case LLP

Sudargo Gautama, Indonesia dan Arbitrase Internasional, Alumni, Bandung, 1986

Sudargo Gautama, Indonesia dan Arbitrase Internasional, Alumni, Bandung 1996

Sudargo Gautama, Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia, BPHN , 1999

Sunarjati Hartono, Beberapa Masalah Transnasional dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia.,  Bina Cipta, Bandung 1972

The rules of  procedure for Arbitration dan the rules of  procedure for Conciliation

Tineke L.T. Londong, , Asas Ketertiban Umum dan Konvensi New York 1958, Citra Aditya Bakti, Bandung 1998

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), World Investment Report, 2002

Zander, Michael, Act of State Doctrine, in Twentieth Century of International Law, 1976

Convention on the Settlement of Invesment Disputes Between States and Nationals of Other State.

The Foreign Sovereign Immunities Act. 1976

ICSID Case No. ARB/84/4

www.worldbank.org.


[1] Tulisan ini telah dimuat dalam Jurnal Ilmu Hukum LITIGASI, Fakultas Hukum Universitas Pasundan,

[2] Sunarjati Hartono, Beberapa Masalah Transnasional dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia.,  Bina Cipta, Bandung 1972, hlm. 111

[3] Ibid.

[4] Ibid. Selain Investment Guarantee Agreements yang meiliki tujuan yang sama yaitu untuk memberikan perlindungan yang lebih baik dari Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 adalah perjanjian-perjanjian Investment Protection Agreements dan Economic Cooperation Agreements.

[5] Convention on the Settlement of Invesment Disputes Between States and Nationals of Other State.

[6] Tunduknya anggota Konvensi terhadap yurisdiksi arbitrase ICSID harus dinyatakan kembali secara tertulis, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Konvensi, yang menyatakan:

The jurisdiction of the Centre shall extend to any legal dispute arising directly out of an investment, between a Contracting State (or any constituent subdivision or agency of a Contracting State designated to the Centre by that State) and a national of another Contracting State, which the parties to the dispute consent in writing to submit to the Centre. When the parties have given their consent, no party may withdraw its consent unilaterally.

[7] Zander, Michael, Act of State Doctrine, in Twentieth Century of International Law, 1976, hlm. 409 –  Lihat juga F.A. Man, Sacrosantity of Foreign Act of State, LQ. Rev, vol 59

[8] United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), World Investment Report, 2002

[9] Secara lengkap isi Pasal  7 ayat (1) Undang-Undang Penanaman Modal tersebut, sebagai berikut:

Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan  penanaman modal, kecuali dengan undang-undang.

[10] Kunjungan Presiden SBY ke AS & wajah investasi RI, dalam Bisnis Indonesia, 15 September 2005

[11] Istilah akan di sini dimaksudkan karena Negara anggota Konvensi tidak secara otomatis tunduk kepada yurisdiksi Centre.

[12] Sudargo Gautama, Indonesia dan Arbitrase Internasional, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 2

[13] Tineke L.T. Londong, , Asas Ketertiban Umum dan Konvensi New York 1958, Citra Aditya Bakti, Bandung 1998, hlm. 59 – Sengketa-sengketa penanaman modal asing yang sudan diselesaikan dan diputus oleh ICSID kurang lebih 46 kasus dari tahun 1996 sampai tahun 2005. Dari tahun 1997 s.d 2005 terdapat 101 kasus yang belum mendapatkan putusan, sedangkan 99 kasus  sudah dalam bentuk rangkuman. Lihat mengenai hal ini dalam www.worldbank.org.

[14] Hal ini disebabkan karena situasi politik dan keamanan di Indonesia saat ini sangat buruk, sehingga para investor takut akan keselamatan jiwa dan keselamatan modal yang ditanamkan.  Sejak pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid kemudian Presiden Megawati dan sekarang ini jaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) terus berusaha untuk mengembalikan citra Indonesia sebagai negara yang aman dan tertib.

[15] Ibid., hlm. 46 – Berbagai promosi yang signifikan dan perangsang yang lebih menggairahkan dari pemerintah Indonesia telah dilakukan untuk menarik minat para penanam modal asing agar datang ke Indonesia. Namun walaupun minat para penanam modal tidak sebanyak yang diharapkan tetapi kedatangan mereka cukup memberikan rasa optimisme akan lebih baiknya penanaman modal asing di Indonesia dimasa datang.

[16] Delaume, George R., ICSID Arbitration and the Court, American Journal of International Law, Vol. 77, 1983,hlm. 784

[17] Teks asli isi Pasal 44 Konvensi Washington, sebagai berikut:

Any arbitration proceeding shall be conducted in accordance with the provisions of this Section and, except as the parties otherwise agree, in accordance with the Arbitration Rules in effect on the date on which the parties consented to arbitration. If any question of procedure arises which is not covered by this Section or the Arbitration Rules or any rules agreed by the parties, the Tribunal shall decide the question.

[18] Pasal 42 ayat (1) Konvensi Washington,  menyatakan sebagai berikut:

The Tribunal shall decide a dispute in accordance with such rules of law as may be agreed by the parties. In the absence of such agreement, the Tribunal shall apply the law of the Contracting State party to the dispute (including its rules on the conflict of laws) and such rules of international law as may be applicable.

[19] Delaume, George. R, Transnational Contracts, American Journal International Law,  1982, hlm 15

[20] Pasal 66 ayat (e) manyatakan:

Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekuatur dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

[21] Delaume, George, ICSID and……, Op. Cit., hlm. 785

[22] Smutny, Abby Cohen, Arbitration before the International Centre for Settlement of Investment Disputes,  Law Intelligence, Volume I, issue 02 – March 2003, White & Case LLP, hlm. 2 – Lihat juga mengenai hal ini dalam, Mwenda, Kenneth Kaoma and Nahu G. Gobir, International Commercial Arbitration and the International Centre for Settlement of Investment Disputes, Zambia Law Journal Vol. 30, 1998, hlm. 91

[23] http://www.worldbank.org

[24] Jaenicke, G, The Prospects For International Arbitration Disputes Between States and Private Enterprises,  Comments on a paper by Professor U. Bouchez, dalam Soons, A.H.A, International Arbitration: Past and Prospects, Martinus Nijhoff Pub., 1990, hlm. 155

[25] Ibid., hlm. 157

[26] Sudargo Gautama, Indonesia dan Arbitrase Internasional, Alumni, Bandung 1996, hlm 24

[27] Di dalam Konvensi Washington terdapat the rules of  procedure for Arbitration dan the rules of  procedure for Conciliation..

[28] Pasal 42 ayat (1) Konvensi ICSID menyatakan: “The Tribunal shall decide a dispute in accordance with such rules of law as may be agreed by the parties.  ……

[29] Jaenicke, G., The Prospects For International Arbitration Disputes Between States and Private Enterprises,  Comments on a paper by Professor U. Bouchez, dalam Soons, A.H.A, International Arbitration: Past and Prospects, Martinus Nijhoff Pub., 1990, hlm. 159 – Demikian juga keharusan penerapan hukum dari host state ini ditentukan oleh Pasal 42 ayat (1) Konvensi,  yaitu : “….. In the absence of such agreement, the Tribunal shall apply the law of the Contracting State party to the dispute (including its rules on the conflict of laws) and such rules of international law as may be applicable.

[30] Pasal 52 ayat (1) Konvensi Washington tentang permohonan pembatalan putusan ICSID, sebagai berikut:

(1) Either party may request annulment of the award by an application in writing addressed to the Secretary-General on one or more of the following grounds:

(a) that the Tribunal was not properly constituted;

(b) that the Tribunal has manifestly exceeded its powers;

(c) that there was corruption on the part of a member of  the Tribunal;

(d) that there has been a serious departure from a fundamental rule of procedure; or

(e) that the award has failed to state the reasons on which it is based.

[31] Sudargo Gautama, Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia, BPHN , 1999, hlm 79

[32] Ketentuan tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 52 ayat (6) Konvensi yang menyatakan:

If the award is annulled the dispute shall, at the request of either party, be submitted to a new Tribunal constituted in accordance with Section 2 of this Chapter.

[33] Kaoma Mwenda, Kenneth and Gobir, Nahu G., International Commercial Arbitration and the International Centre for Settlement of Investment Disputes,  Zambia Law Journal  No.30, 1998, hlm. 115

[34] Ibid.

[35] Lihat www.worldbank.org

[36] Secara lengkap isi Pasal 53 ayat (1) Konvensi Washington tersebut adalah:

(1) The award shall be binding on the parties and shall not be subject to any appeal or to any other remedy except those provided for in this Convention. Each party shall abide by and comply with the terms of the award except to the extent that enforcement shall have been stayed pursuant to the relevant provisions of this Convention.

[37] Pasal 54 ayat (1) menyatakan, sebagai berikut:

(1) Each Contracting State shall recognize an award rendered pursuant to this Convention as binding and enforce the pecuniary obligations imposed by that award within its territories as if it were a final judgment of a court in that State. A Contracting State with a federal constitution may enforce such an award in or through its federal courts and may provide that such courts shall treat the award as if it were a final judgment of the courts of a constituent state.

[38] Walaupun Konvensi mengatur peran pegadilan nasional dengan sangat terbatas, namun terdapat juga pengadilan nasional yang dapat menghambat jalannya proses penyelesaian sengketa oleh arbitrase ICSID. Sebagai contoh adalah kasus antara Maritime International Nominees Establishment (MINE) melawan Republic of Guinea,  yang telah berhasil mengajukan petisi melalui Pengadilan Distrik AS untuk wilayah Columbia pada tahun 1978 untuk memaksa pelaksanaan putusan arbitrase berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 ketentuan Arbitrase the Federal Arbitration Act dan berdasarkan ketentuan the Foreign Sovereign Immunities Act. Lihat, ICSID Case No. ARB/84/4, dalam http://www.worldbank.org  dan  Kaoma Mwenda, Kenneth, Op. Cit.

[39] Hampir seluruh isi Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 mengatur tentang arbitrase komersial, sedangkan yang mengatur arbitrase ICSID hanya terdapat dala Pasal 66 ayat e.

[40] Jaenicke, G., Op. Cit., hlm. 163

[41] Lihat Pasal 54 ayat (1) Konvensi

[42] Pasal 54 ayat (2), secara lengkap menyatakan:

(2) A party seeking recognition or enforcement in the territories of a Contracting State shall furnish to a competent court or other authority which such State shall have designated for this purpose a copy of the award certified by the Secretary-General. Each Contracting State shall notify the Secretary-General of the designation of the competent court or other authority for this purpose and of any subsequent change in such designation.

[43] Secara lengkap ketentuan dalam Pasal 55 Konvensi adalah:

Nothing in Article 54 shall be construed as derogating from the law in force in any Contracting State relating to immunity of that State or of any foreign State from execution.

[44] Selengkapnya isi Pasal 54 ayat (3), sebagai berikut:

(3) Execution of the award shall be governed by the laws concerning the execution of judgments in force in the State in whose territories such execution is sought.

Entry filed under: Hukum Internasional. Tags: .

Comment JURNAL

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Kalender

Mei 2009
S S R K J S M
« Mei   Agu »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Most Recent Posts


%d blogger menyukai ini: