METODA PILIHAN HUKUM DAN FORUM YANG DIPILIH

DALAM KONTRAK INTERNASIONAL

Moch. Basarah

Pendahuluan

Dalam pembuatan kontrak biasanya para pihak menempuh prosedur yang lazim digunakan dalam hukum kontrak  yaitu berdasarkan asas kebebasan berkontrak[1].  Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW),  dengan tegas dinyatakan bahwa kontrak  yang telah dibuat secara sah oleh para pihak, mengikat mereka sebagai Undang-undang[2]. Ketentuan tersebut memberi kebebasan bagi para pihak, mereka dapat membuat ketentuan sendiri yang dapat mengikat kedua pihak agar terdapat kepastian hukum. Namun  kontrak tersebut tidak  boleh bertentangan  dengan  Undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum, dan kontrak harus dilaksanakan dengan itikad baik[3]. Para pihak di sini, satu sama lain harus mentaati isi dan maksud dari kontrak yang mereka buat, karenanya sangat penting bagi para pihak untuk mengatur isi kontrak  secara rinci.

Apabila  dalam suatu kontrak terlibat dua subyek hukum yang berbeda kewarganegaraan, maka akan terdapat dua sistem hukum yang berbeda pula, yaitu hukum asing dan hukum nasional suatu negara. Hal ini tentu saja dapat menimbulkan problema hukum perdata internasional, karena para pihak membawa sistem hukumnya masing-masing dalam suatu kontrak.  Mereka dapat memilih hukum nasionalnya atau hukum asing sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum atau kaidah-kaidah yang bersifat memaksa.

Terdapatnya dua sistem hukum yang berbeda dalam suatu kontrak, menyebabkan para pihak harus mencapai kata sepakat untuk memilih salah satu sistem hukum. Walaupun  kecil kemungkinannya dalam suatu kontrak (internasional), orang dengan begitu saja menyerahkan kontraknya dikuasai oleh hukum asing tanpa pertimbangan yang matang[4].

Kadang-kadang hukum nasional suatu negara tidak dapat menyelesaikan suatu sengketa perdata (internasional), sebab pada umumnya hukum nasional tersebut tidak dibuat secara khusus untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang mengandung unsur asing (foreign element)[5]. Bahkan hukum negara-negara sedang berkembang dapat atau mungkin berubah-ubah, sehingga akan merugikannya setelah kontrak dibuat[6]. Hal ini disebabkan di negara-negara yang  sedang  berkembangan  terdapat  sikap  yang progresif terhadap  hukum  dan   peranannya  dalam  masyarakat,  dengan perkataan lain terdapat keinginan untuk segera meninggalkan ketentuan yang dianggap kurang sesuai dengan situasi dan kondisi saat itu [7].

Selain mengenai hukum yang seharusnya berlaku (applicable law) atau pilihan hukum  (choice of law), permasalahan yang dapat timbul dalam suatu kontrak adalah pilihan pengadilan (choice of court) yang merupakan pilihan yang tidak dapat diabaikan oleh para pihak.  Dalam hal ini bagi para pihak dimungkinkan untuk memilih badan arbitrase atau pengadilan nasionalnya, sebagai forum yang akan menyelesaikan sengketanya.

Dalam kaitannya dengan pilihan hukum, bagi para pihak tidak tertutup kemungkinan untuk tidak melakukan pilihan hukum.  Karena dalam menyelesaikan masalah kontrak tanpa pilihan hukum tersebut, menurut hukum perdata internasional Inggris pada umumnya lex fori menetapkan hukum yang sebaiknya berlaku berdasarkan doktrin the proper law of contract. The proper law of contract adalah hukum yang dipilih  oleh  para  pihak yang dimaksudkan untuk mengikatkan diri mereka[8]. Di samping itu, the proper law of contract juga mengandung arti   hukum dari  suatu negara yang mempunyai kaitan yang paling erat dan paling nyata dengan kontrak  yang  bersangkutan[9].

Selain itu, dalam  suatu kontrak yang tidak terdapat pilihan hukum lex fori dapat menggunakan teori the most characteristic connection yang dicetuskan oleh Rabel[10], yang pada prinsipnya menentukan bahwa hukum yang berlaku menurut teori ini adalah hukum dari pihak yang melakukan prestasi yang paling karakteristik.  Misalnya A penjual, dan B pembeli, maka menurut teori ini hukum yang berlaku adalah hukum penjual. Karena penjual adalah  pihak  yang  melakukan  prestasi  yang  paling  karakteristik[11], misalnya ia harus menyediakan barang, menjaga kualitas, ketepatan waktu dalam pengiriman dan sebagainya.

Selain  teori  tersebut  yang  cenderung  masih memberlakukan hukum nasional salah satu pihak, para pihak dalam hal ini dapat menghindarkan diberlakukan hukum nasional yaitu dengan menggunakan sistem hukum lex mercatoria (merchant law) yang sudah  banyak  digunakan  di  dalam  dunia  perdagangan  internasional[12]. Permasalahan yang dapat dikemukakan berdasarkan hal di atas adalah : 1. Sejauhmana negara-negara memberikan pemahaman metodologi pilihan hukum bagi para pihak yang akan melakukan pilihan hukum dalam kontrak mereka ?; 2. Sistem hukum yang bagaimana yang sebaiknya digunakan dalam suatu kontrak internasional ?; 3. Forum apa yang sebaiknya digunakan untuk menyelesaikan sengketa pihak ?.

Metoda Pilihan Hukum

Suatu pilihan hukum, dapat dikatakan juga sebagai ekspresi dari maksud para pihak (intention of the parties) atau merupakan otonomi para pihak dalam suatu kontrak. Di negara-negara Eropa kontinental prinsip otonomi para pihak telah diterima sebagai kriteria pertama untuk menentukan hukum yang berlaku dalam suatu kontrak[13]. Bahkan kebebasan untuk memilih hukum ini, bagi Masyarakat Ekonomi Eropa telah dituangkan  dalam  Pasal  3  the  EEC  Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations 1980 yang dikenal dengan Konvensi Roma 1980[14].

Menurut Clive M. Schmitthoff[15], Konvensi Roma akan mempunyai arti yang sangat penting untuk dua alasan. Pertama, Konvensi ini bagi negara-negara anggota Masyarakat Ekonomi Eropa akan menjadi hukum kebiasaan di masa mendatang. Kedua, secara khusus Konvensi Roma akan menunjukan pendapat bersama dari para ahli hukum perdata internasional di Eropa Barat, yang akan merupakan sistem hukum modern yang berhubungan dengan hukum yang mengatur tentang kontrak.

Di Inggris hukum yang dapat diterapkan dalam suatu kontrak disebut  the  proper  law  of  contract.  Teori ini dipopulerkan oleh Dicey, yang mengatakan[16]:

“the system of law by which the parties intended the contract to be governed, or, where their intention is neither expressed nor to be infered from the circumtances, the system of law with which the transaction has its closest and most real connection”

Rumusan yang dikemukakan oleh Dicey ini, tampaknya didasarkan pada beberapa putusan pengadilan di Inggris. Seperti yang terdapat dalam putusan kasus Bonyton versus Commonwealth of Australia yang dikemukakan oleh hakim Lord Simmonds[17], yang mengatakan :

“The proper law of contract (is) the system of law by reference to which the contract was made or that with which the transaction has its closest and most real connection”

Menurut Dicey peraturan tersebut pertama-tama didasarkan pada otonomi para pihak, yang disebut juga sebagai kriteria subyektif. Sedangkan yang kedua didasarkan atas kriteria obyektif yang merupakan metoda yang lebih realistis, yang mana secara tidak langsung para pihak menyatakan maksud yang sebelumnya tidak pernah terkandung maksud untuk melakukan pilihan hukum.

Dari uraian tersebut tampak bahwa hukum Inggris mengakui teori dualisme, yaitu dengan menempatkan prinsip otonomi para pihak sebagai prinsip yang mempunyai prioritas utama dan kriteria obyektif dari hukum yang mempunyai hubungan terdekat yang dianggap bersifat subsider.

Berdasarkan konsep hukum Inggris di atas, dapat diketahui bahwa Konvensi Roma pun menganut teori dualistis. Prinsip otonomi para pihak yang merupakan kriteria subyektif dirumuskan dalam Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa suatu kontrak harus diatur oleh hukum yang dipilih para pihak (“A contract shall be governed by the law chosen by the parties”). Dan kriteria obyektifnya terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan jika tidak ada pilihan hukum, kontrak akan diatur oleh hukum dari negara di mana kontrak itu mempunyai hubungan paling dekat (the contract shall be governed by the law of the country with which it is most closely connected)[18].

Berbeda dengan hukum kontrak Perancis, yang baru menerima prinsip otonomi para pihak ini setelah tahun 1910. Sebelum tahun 1910, pada umumnya pengadilan di Perancis megikuti prinsip locus regit actum dan memberlakukan hukum tempat terjadinya kontrak[19].. Namun setelah kasus American Trading Co. Versus Societe de Navigation “Quibec Steam Ship Co” tahun 1910, dewan hakim pada tingkat kasasi (Cour de Cassation) untuk pertama kalinya menyatakan dengan tegas tentang pentingnya prinsip-prinsip otonomi para pihak. Dengan demikian, Pengadilan Kasasi Perancis tersebut telah menolak prinsip locus regit actum yang selama sebelum tahun 1910 diikuti. Secara singkat putusan pengadilan tersebut dapat dikemukakan, sebagai berikut :

“The law applicable to contracts, with respect to questions to their formation, as well as their effect and conditions, is the law that the parties have adopted; … although, where the parties are diferrent nationalities, the law of the place where the contract was made is in principle the law by which must be governed, that is true only so far as the parties have not manifested a contrary intention; … not only may this manifestation be express, but … it may also be shown by the facts and circumtances of the case, as well as by the terms of the contract”[20] .

Selanjutnya Joost Blom mengatakan, jika prinsip otonomi para  pihak  ini  diterima,  maka  para  pihak dapat memilih ketentuan hukum secara selektip, sesuai dengan kebutuhan dan harapan-harapan yang ditimbulkan dari sistem hukum yang mereka pilih. Para pihak dapat memilih peraturan-peraturan yang cocok dan disukai dan dapat menolak sistem hukum yang tidak  diperlukan.  Yang  menjadi  per-tanyaan  dari uraian tersebut adalah apakah otonomi para pihak ini perlu diartikan demikian, karena jika otonomi para pihak tersebut diartikan seluas ini, maka kemungkinan yang terjadi adalah para pihak tidak akan memilih satu sistem hukum.

Jika memperhatikan pendapat penulis-penulis Perancis pada umumnya[21] dan Niboyet[22] khususnya yang akhirnya mener­ima prinsip otonomi para pihak sebagai hak para pihak untuk memilih hukum yang berlaku dalam suatu kontrak, mengemukakan persyaratan bahwa para pihak harus ditempatkan sebagai pihak yang terikat oleh sistem hukum yang telah dipilih bukan sebagai subyek dari kontrak yang dapat memodifikasi kontrak sesuai dengan keinginan mereka. Tetapi sebagai pihak yang tunduk pada hukum yang telah mereka pilih, jika hukum yang dipilih mengatakan kontrak itu tidak sah, maka para pihak harus tunduk dengan ketentuan tersebut.

Teori yang dikemukakan oleh Niboyet ini ternyata sangat memperhatikan kepentingan peraturan negara-negara lain yang terkait dengan suatu kontrak. Hal ini menyerupai metode baru yang diikuti oleh Amerika, termasuk yang dirumuskan dalam the Second Re-statement yang menghendaki bahwa hukum yang berlaku harus mempunyai nexus atau hubungan substansial dengan hukum negara yang dipilih (kriteria obyektif). Dan hukum yang dipilih tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dari hukum yang mempunyai hubungan terdekat dengan kontrak[23].

Keadaan di Perancis sangat berbeda dengan hukum kontrak Jerman, hukum perdata internasional Jerman tidak berbicara masalah metodologi mengenai pilhan hukum yang tepat bagi para pihak dalam suatu kontrak[24]. Pada dasarnya hukum perdata internasional Jerman memberi kebebasan bagi para pihak dalam melakukan  pilihan  hukum.  Dan  para  pihak  di sini tidak diharuskan untuk melakukan pilihan hukum secara tegas atau diam-diam. Sedangkan dalam hal otonomi para pihak, hukum perdata internasional Jerman didasarkan atas teori yang sama seperti Perancis, yaitu kriteria subyektivisme[25], yang merupakan syarat dalam praktek dan merupakan penggunaan secara  ekstensif  dari  batas-batas  yang  diharuskan  oleh pengadilan terhadap pelaksanaan otonomi para pihak.

Demikian pula dengan para penulis Belanda yang cenderung menerima otonomi para pihak dengan kebebasan untuk memilih hukum yang dikehendaki[26]. Namun, kebebasan yang diberikan bukan berarti tanpa batas, pertama-tama terbatas di bidang hukum kontrak. Sedangkan di bidang hukum kontrak secara  keseluruhan perlu di-adakan pembatasan-pembatasan tersendiri.  Para pihak dalam mela-kukan pilihan hukum, harus benar-benar menghendakinya  dan  me-nyatakannya  baik  secara  tegas  atau diam-diam. Hukum yang dipilih harus mempunyai hubungan yang erat dengan kontrak, bahkan yang paling erat dengan kontrak yang bersangkutan.  Dengan  demikian,  tampak  bahwa hukum kontrak Belanda mempergunakan kriteria obyektif, di samping ukuran-ukuran subyektif[27].

Keadaan hukum perdata internasional di Amerika khususnya dalam hukum kontrak berbeda dengan di Inggris, Perancis, Jerman maupun Belanda. Hukum kontrak di Amerika yang diatur dalam Restatement of the Law conflict of Laws Second, memberikan suatu kualifikasi dari otonomi para pihak yaitu suatu subordinasi dari prisip otonomi para pihak pada kriteria obyektif[28]. Kualifikasi tersebut adalah: Pertama, para pihak harus memastikan hukum yang terdekat hubungannya dan harus mengetahui apa yang menjadi policy fundamental dari negara yang mempunyai kepentingan lebih besar dari pada hukum negara yang telah dipilih para pihak. Kedua, setelah para pihak yakin tidak  terdapat  sengketa,  maka  para  pihak dapat menentukan sistem  hukum  yang  paling  sesuai  berdasarkan otonomi para pihak. Karena hukum yang terdekat hubungannya itu yang lebih diutamakan dari pada hukum yang dipilih, maka pendekatan ini disebut teori obyektif.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa prinsip otonomi para pihak dalam hukum kontrak, khususnya untuk melakukan pilihan hukum telah diakui secara universal. Walaupun terdapat perbedaan cara pendekatan yang dilakukan dalam metoda pilihan hukumnya, namun pada prinsipnya hukum yang berlaku bagi para pihak dalam suatu kontrak adalah hukum yang telah mereka pilih. Misalnya para pihak telah menentukan klausul bahwa hukum yang berlaku untuk kontrak  ini adalah hukum Indonesia, maka bagi para pihak pilihan hukum ini harus ditaati[29].

Telah dikemukakan bahwa dengan diberikannya kebebasan untuk melakukan pilihan hukum, justru terdapat kecenderungan bagi para pihak untuk tidak memilih hukum nasional suatu negara. Kecenderungan ini dimungkinkan terutama jika para pihak bermaksud untuk menghindarkan dipakainya hukum nasional salah satu pihak yang sebelumnya tidak saling mengenal, sehingga akan merugikannya setelah kontrak dibuat[30].

Pihak (dari negara maju) cenderung memilih ketentuan- ketentuan hukum kebiasaan atau berdasarkan praktek-praktek per-dagangan internasional yang sudah umum diterima, yang disebut lex mercatoria atau disebut pula dengan the Law of Merchant. Pemakaian hukum ini akan nampak jika para pihak tidak menyebutkan hukum mana yang akan dipakai di dalam suatu sengketa, sehingga akan terjadi kekosongan hukum. Maka dalam hal  ini  dewan  arbitrase  cenderung  dapat  memakai  lex mercatoria, karena lembaga hukum ini dianggap tidak memihak salah satu pihak.

Lex mercatoria adalah:

“Seperangkat prinsip-prinsip umum, dan ketentuan hukum kebiasaan yang secara langsung dapat digunakan dalam dunia perdagangan internasional, tanpa harus terikat pada ketentuan hukum nasional suatu negara”[31].

Sedangkan menurut Langen, lex Mercatoria adalah :

“the Rules of the game of international trade”[32].

(ketentuan-ketentuan dalam praktek perdagangan interna­sional) dan

“the customs of the business community may combine all general principles of law to create a principle of commercial self-determination”. (hukum kebiasaan dalam masyarakat bisnis (pelaku bisnis) yang termasuk di dalamnya prinsip-prinsip hukum umum untuk menciptakan prinsip yang dapat mengatasi masalah perdagangan)

Sedangkan menurut Elly Erawaty, lex mercatoria, adalah[33]:

“merupakan kaidah-kaidah hukum yang diderivasi secara langsung dari bebagai hukum substantif tanpa harus terikat pada satu sistem hukum nasional terentu. Dengan demikian lex mercatoria memiliki nilai normatif yang tersendiri yang sifatnya ‘anasional'”

Dalam kaitannya dengan hal tersebut Julian D.M. Lew mengatakan bahwa:

“lex mercatoria sangat membantu untuk menjaga kekosongan hukum, karena lembaga ini dapat melindungi yang lemah dari yang kuat dan menegakan moral dasar terhadap perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan etika komersial atau yang disebut juga dengan kebijaksanaan masyarakat internasional”[34].

Oleh karena itu, dengan dipakainya lex mercatoria para pihak tidak akan ada yang dirugikan karena harus diberlakukan kepadanya hukum negara asing atau hukum negara pihak lawan. Dan  bagi  para  arbitrator  akan  mendapat kemudahan dalam memecahkan  suatu sengketa  yaitu   terdapat  kebebasan untuk memilih hukum yang paling cocok atau adil[35].

Di dalam  melaksanakan  lex  mercatoria terdapat  elemen-elemen yang berfungsi sebagai guide untuk menolong dewan arbitrase dalam melaksanakan tugasnya, yaitu dengan[36]: (a) Hukum Internasional Publik, yang terdiri dari Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Kontrak, Konvensi Washington 1965; (b) Ketentuan-ketentuan Hukum yang Seragam, yang terdiri dari Uniform Law of  Sales  of  Goods  1964,  the Convention on Contract for  the  International  Sale  of Goods 1980; (c) Prinsip-prinsip Hukum Umum, yaitu Pacta sunt servanda; (d) Ketentuan-ketentuan Hukum dari Organisasi Internasional, seperti  UNCTAD  (United  Nations  Commission  on  Trade  and Development); (e) Kebiasaan-kebiasaan dalam Perdagangan Internasional, seperti yang sudah terkodifikasi contohnya the Uniform Customs and Practices for Documentary Credits dan Klausula-klausula yang sifatnya memaksa yang dikeluarkan oleh International Chamber of Commerce (ICC); (f) Bentuk-bentuk Standar  Kontrak, misalnya the General Conditions for the Supply of Plant and Machinery yang dikeluarkan oleh Badan Komisi Ekonomi Eropa pada tahun 1953; (g) Laporan-laporan Putusan  Arbitrase:  walaupun  putusan  arbitrase  tidak  dipublikasikan dan dijaga kerahasiahaannya, namun saat ini ada kecenderungan dipublikasikan. Hal ini dimaksudkan agar terjadi dialog mengenai putusan arbitrase tersebut, sehingga putusan-putusan yang akan dikeluarkan akan homogen sifatnya.

Menurut Elly Erawaty, apabila kita berpegang pada sum­ber-sumber hukum lex mercatoria sebagaimana dikemukakan oleh Ole Lando, maka akan ditemukan beberapa contoh dari kaidah hukum yang tergolong ke dalam lex mercatoria, antara lain[37]:

  1. prinsip pacta sunt servanda.
  2. prinsip rebus sic stantibus.
  3. abus de droit.
  4. doktrin culpa in contrahendo.
    1. prinsip  bahwa  kontrak-kontrak yang unfair atau yang    mengan-dung klausul-klausul yang unconscionable haruslah connot be enforce.
    2. prinsip itikad baik dalam melaksanakan kontrak.
    3. prinsip  bahwa  suatu  negara/pemerintah  tidak dapat   menghin-dar dari kewajibannya untuk menyelesaikan  perkara  di depan forum arbitrase apabila ia telah    memberikan persetujuan untuk itu, dengan alasan bahwa    ia  tidak  mempunyai  kapasitas  untuk  memberikan  persetujuan semacam itu.
    4. prinsip  bahwa  suatu  kontrak  dapat dicantumkan apa  yang di-sebut gold clause atau hardship clause.
    5. setiap kontrak  seharusnya dibuat berdasarkan prinsip ut res magis valeat quam pereat.

Klasifikasi lainnya yang merupakan bagian dari lex mercatoria adalah yang mencakup hukum kebiasaan transnasional (transnational customary law) baik yang terkodifikasi maupun tidak  (misalnya  hasil  keputusan-keputusan  arbitrase).  Demikian pula hukum internasional dan hukum nasional yang mengatur hubungan perdagangan internasional dianggap termasuk bagian lex mercatoria. Contohnya Conventions Establishing Uniform Laws for Sale of Goods the Hague 1950 maupun di Wina 1980; (h) Praktek Negara-negara — praktek pemakaian lex mercatoria oleh negara-negara sering digunakan khususnya di Eropa. Hal ini terlihat dengan diadakannya the European Convention on International Commercial Arbitration pada tahun 1961,  yang  mem-berikan  wewenang  kepada  arbitrator untuk memutuskan sengketa dagang berdasar lex mercatoria.

Forum Yang Dipilih Dalam Kontrak Internasional

Selain permasalahan pilihan hukum dalam suatu kontrak baik  nasional  maupun  internasional  umumnya  tidak  terlepas    dengan  pilihan  pengadilan.  Karena  dengan melakukan pilihan  hukum  bukan  berarti  para  pihak telah melakukan pilihan pengadilan – pilihan hukum adalah memilih hukum suatu negara (para pihak) sedangkan pilihan pengadilan adalah  pilihan  para  pihak  mengenai lembaga  yang akan menyelesaikan sengketa mereka. Para pihak dalam hal ini selain dapat memilih pengadilan nasionalnya atau pengadilan asing (pihak lainnya), juga dapat memilih badan arbitrase.

Jika para pihak telah memilih badan arbitrase komersial untuk menyelesaikan sengketanya, hal ini memperlihatkan bahwa para pihak telah memilih suatu badan arbitrase komersial internasional suatu negara tertentu, misalnya International Chamber of Commerce, London Corn Trade Association, Bremen Baumwollboerse, Chambre Arbitrale de Paris atau American Arbritration Association atau arbitrase menurut Kamar Dagang Internasional, United Nations Commission on International Trade and Law (UNCITRAL), Bank Dunia, Asian-Africian Legal Consultative Committee, the Cotton Exchange of Bremen dan lain-lain[38].

Pilihan badan arbitrase oleh para pihak bukan suatu hal yang baru, badan ini telah digunakan sejak beberapa abad yang lalu sebelum Inggris menggunakan sistem hukum common law[39]. Dewasa ini peran badan arbitrase komersial internasional semakin penting dalam suatu penyelesaian sengketa-sengketa  dagang  internasional. Hal ini terbukti dengan mengalirnya permohonan penyelesaian sengketa kepada Internasional Chamber of Com­merce (ICC) setiap tahunnya[40].

Dipilihnya badan arbitrase sebagai lembaga untuk penyelesaian suatu sengketa, merupakan hal yang sangat lazim dipakai oleh  para  pengusaha  dewasa  ini.  Dan  bagi kalangan bisnis cara penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase dianggap dapat memberi keuntungan tersendiri dari­pada melalui pengadilan nasional. Salah satu keuntungan arbitrase adalah bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan  cepat dan  biaya  ringan[41].  Di  samping  itu, pada umumnya penyelesaian sengketa melalui arbitrase dianggap hanya berlangsung dalam satu tahap pemeriksaan saja, tanpa dimungkinkan banding atau kasasi (final and binding). Tidak seperti umumnya penyelesaian sengketa melalui pengadilan (nasional) yang memakan waktu jauh lebih lama, karena harus melalui beberapa instansi. Seperti halnya di Indonesia tidak kurang dari tiga instansi, bahkan terdapat kemungkinan untuk menempuh lembaga peninjauan kembali setelah banding dan kasasi. Akibatnya secara praktis tahap pemeriksaan dapat terjadi empat tahap.

Oleh karena itu, pengadilan nasional kurang mendapat kepercayaan dari masyarakat pelaku bisnis internasional. Pengadilan nasional dianggap identik dengan sistem ekonomi, hukum dan politik dari negara-negara tempat pengadilan tersebut berada, yang berbeda dengan sistem yang dianut para pengusaha[42]. Sebaliknya arbitrase komersial internasional dianggap merupakan pengadilan para pengusaha yang dapat menyelesaikan sengketa-sengketa, yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka.

Di samping faktor kerahasiaan proses berperkara dan keputusan yang dikeluarkan,  juga merupakan alasan utama mengapa badan arbitrase menjadi primadona para pengusaha[43]. Selain itu, dari segi komersial arbitrase dipandang sebagai upaya penyelesaian sengketa yang tepat. Karena dalam menempuh proses tidak perlu formalitas-formalitas yang ketat dan kaku. Demikian pula dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase, para pihak selalu diberi kesempatan untuk tetap menjalin hubungan usaha di masa depan. Oleh karena itu, badan arbitrase  selalu  mengupayakan  agar  para  pihak  tidak bermusuhan, tetapi tetap memelihara hubungan usaha mereka setelah sengketa berakhir[44]. Dengan  kata  lain  mereka  diharapkan tetap  menjalin  hubungan  dengan  baik  setelah sengketa diselesaikan oleh badan arbitrase.

Diakui atau tidaknya pilihan para pihak oleh badan arbitrase tergantung dari klausul arbitrase yang telah disepakati oleh para pihak. Karena klausul arbitrase  dalam suatu kontrak internasional merupakan salah satu komponen yang paling penting  selain pilihan hukum.  Alan Redfern & Martin Hunter berpendapat bahwa klausul arbitrase dalam suatu arbitrase komersial internasional modern merupakan dasar bagi para pihak untuk menyerahkan sengketanya kepada badan arbitrase, karena kewajiban untuk berarbitrase ini sifatnya terpisah dari kontrak[45]. Oleh karena itu, tidak mungkin adanya penyelesaian suatu sengketa melalui badan arbitrase jika sebelumnya tidak diikuti oleh klausul arbitrase.

Dalam kaitannya dengan klausul arbitrase, yang perlu dikemukakan adalah  fungsi penting dari klausul arbitrase tersebut[46]: (1) klausul memperlihatkan kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase; (2) kesepakatan yang telah dicantumkan di dalam klausul tidak boleh ditarik kembali oleh salah satu pihak. Bahkan walaupun klausul arbitrase  tersebut  merupakan  bagian  dari  suatu kontrak,  dan   kontrak   tersebut   berakhir,   kewajiban   berarbitrase masih tetap  berlaku.  Di samping  hal tersebut,  klausul arbitrase merupakan dasar wewenang dari peradilan arbitrase, tanpa  klausul  tersebut  peradilan  arbitrase  tidak dapat melaksanakan wewenangnya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa para pihak merupakan penguasa dan penentu bagaimana  seharusnya  peradilan  arbitrase  berlangsung.  Misalnya dalam menentukan jumlah arbitrator, cara penunjukan arbitrator,  sejauhmana  kekuasaan yang dimilikinya dan hukum acara yang akan ditempuh badan arbitrase tersebut, harus berdasarkan kesepakatan para pihak[47].

Persyaratan lain yang tidak kurang pentingnya dalam pembuatan klausul arbitrase adalah persyaratan secara tertu­lis. Seperti terdapat dalam Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang mensyaratkan bahwa klausul arbitrase tersebut harus dibuat secara tertulis[48].  Demikian pula hal yang sama diatur dalam Konvensi New York 1958, yang menyatakan:

“Each contracting state shall recognize an agreement in writing under which the parties undertake to submit to arbitration all or any differences which have arisen or which may arise between them in respect of a defined legal  relationship,  whether  contractual  or  not, concerning a subject matter capable or settlement by arbitration”[49].

Pasal tersebut selain mensyaratkan dibuat secara tertu­lis juga harus ditandatangani oleh para pihak. Hal yang sama dalam UNCITRAL persyaratan ini diatur dalam pasal 7 ayat (2) Model Law.

Redfern & Hunter menegaskan bahwa dalam merumuskan klausul arbitrase para pihak harus memperhatikan dengan seksama syarat-syarat yang terdapat dalam Konvensi New York, yaitu  keharusan  suatu  klausul  arbitrase  dibuat  secara tertulis[50]. Namun Demikian para pihak tetap harus memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum nasionalnya tentang syarat-syarat sahnya suatu klausul arbitrase. Karena jika persyaratan tersebut diabaikan sulit untuk menguji sah atau tidaknya klausul arbitrase, sedangkan instrumen tersebut dimiliki oleh hukum nasional. Dengan demikian dapat diketahui bahwa Konvensi New York hanya  menginginkan  agar  suatu negara  mengakui dan memperkuat suatu klausul arbitrase yang dibuat oleh warga negaranya.

Simpulan

  • Untuk menggunakan metoda pilihan hukum, tidak semua negara menganut pemahaman yang sama dalam hukum perdata internasionalnya. Namun hukum  perdata internasional di negara-negara Eropa  umumnya saling mempengaruhi dalam hal penggunaan metoda pilihan hukum tersebut. Seperti halnya hukum perdata internasional Inggris sangat mempengaruhi metoda pilihan hukum yang berlaku pada Masyarakat Ekonomi Eropa berdasarkan Konvensi Roma 1980, demikian selanjutnya pada negara-negara lain seperti Perancis, Jerman, dan  Belanda walaupun tidak secara utuh menganut metoda pilihan hukum yang dianut di Inggris.
  • Jika dilihat dari segi keadilan dalam melakukan pilihan hukum dimana para pihak tidak perlu memilih salah satu sistem hukum. Maka hukum yang sebaiknya digunakan adalah lex mercatoria, karena dengan memilih lex mercatoria para pihak tidak terikat untuk tunduk pada hukum nasional suatu negara.
  • Saat ini sudah umum diterima oleh para pihak dalam suatu kontrak untuk tidak memilih forum pengadilan nasional masing-masing negara. Para pihak dalam kontrak tersebut cenderung untuk memilih badan arbitrase, sebagai forum yang dapat menyelesaikan sengketa mereka. Dipilihnya badan arbitrase karena mereka menganggap badan arbitrase lebih obyektif dan lebih menjamin rasa keadilan dalam penyelesaian suatu sengketa.

[1] Asas kebebasan berkontrak ini telah diakui secara universal, lihat mengenai hal ini, Clive M. Schmithoff, The Limit of Party Autonomy, on Select Essays on Internasional Trade Law, Martinus Nijhoff Pub., 1988, hlm 585.

[2] Lihat, Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.

[3] Lihat, ketentuan selanjutnya dari Pasal 1338 KUH Perdata.

[4] Bandingkan dengan, Sudargo Gautama, Pengantar Hukum Perdata Internasional, Bina Cipta, 1976, hlm 170.

[5] Lihat, Peter Schlosser, What is Internatonal in Legal Basis of International Arbitration (I), Comparative Law Review Vol. XIX/5, 1985, hlm 115.

[6] Lihat, Sunarjati Hartono, Beberapa Masalah Transnasional dalam Penanaman Modal Asing, Bandung,, 1972, hlm 111. Bandingkan pula mengenai hal ini dengan, Sudargo Sudargo Gautama, Op. Cit., hlm 170.

[7] Bandingkan dengan, Mochtar Kusumaatmadja, Hukum – Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, Bina Cipta, 1976, hlm 3.

[8] Lihat, Chesire & North’s, Private International Law, Butterworths, London, 1987, hlm 308.

[9] Ibid.

[10] Lihat, Pasal 14 Konsep Akademis Rancangan Undang-undang Hukum Perdata Internasional Indonesia, dalam Sudargo Gautama, Hukum Perdata dan Dagang Internasional, Alumni, Bandung, 1989.

[11] Ibid.

[12] Menurut Clive M. Schmitthoff, lex mercatoria ini merupakan seperangkat hukum kebiasaan internasional yang hidup dan berkembang di tengah-tengah komunitas kaum pedagang yang selalu mengadakan transaksi dagang diseluruh belahan dunia. Dan lex mercatoria ini diakui dan ditaati oleh para pedagang. Ciri khasnya adalah bahwa lex mercatoria dibuat dan dikembangkan oleh para pedagang bukan oleh para ahli hukum. Lihat, Clive M. Schmitthoff, Sellect Essays on International Trade Law, Martinus Nijhoff, Netherlands, 1988, hlm 22.

[13] Lihat, Joost Blom, Choise of Law Methods in the Private International Law of Contract, Columbia Press., Vancouver, B.C. 1979, hlm 231

[14] Lihat, Clive Schmitthoff, The Export Trade, Stevens and Sons Ltd, London 1986, hlm 185-187.

[15] Ibid.

[16] Dicey and Morris, Conflict of Laws, 10 th ed., Stevens and Sons, London 1980, hlm 747.

[17] Ibid.

[18] Menurut Gerhard Kegel bahwa kualifikasi yang menekankan terhadap hubungan terdekat dengan negara yang erat kaitannya dengan kontrak adalah merupakan teori dari Brainerd Currie. Lihat mengenai hal ini, Gerhard Kegel, The Crisis of Conflict of Law, Hague Academy of International Law, Vol. II, 1964, hlm 95.

[19] Joost Blom, Op. Cit., hlm 231.

[20] Sebagaimana dikutip oleh Joost Blom, Ibid.

[21] Berdasarkan putusan Pengadilan Perancis pada tahun 1910 tersebut, maka pada umumnya para penulis yang semula keberatan dengan teori otonomi para pihak akhirnya mengakui teori ini. Ibid.

[22] Ibid.

[23] Jerzy Jakubowski, International Economic and Trade Law, Leyden 1976, hlm 105.

[24] Gerhard Kegel, Op. Cit., hlm 93.

[25] Ibid.

[26] Sudargo Gautama, Hukum Perdata Internasional Indonesia, Alumni, Bandung 1985, hlm 46.

[27] Ibid.

[28] Lihat, Pasal 187 (2) Restatement Second, Restatement of the Law Second, Contract  2d., Vol. 2, As Adopted and Promulgated by the American Law Institute at Washington DC, May 1979, St. Paul Minn., ALI Pub., 1981, hlm 39-40.

[29] Bandingkan dengan Ole Lando, The Lex Mercatoria in International Commercial Arbitration, ICLQ, No. 34/1985, hlm 748-753.

[30] Bandingkan dengan Sunarjati Hartono, Loc. Cit., hlm 111.

[31] Lihat Julian D.M Lew., Applicable Law in International Commercial Arbitration, Netherlands Sijthoff and Norhoff, 1978, hlm 102.

[32] Sebagaimana dikutip oleh Elly Erawaty, Peranan UNCITRAL dalam Masalah Perdagangan Internasional, Makalah, UNPAD 1993, hlm 3

[33] Ibid.

[34] Julian D.M Lew, Op. Cit., hlm 12.

[35] Ole Lando, Op. Cit., hlm 748-753

[36] Ibid. Lihat juga Huala Adolf, Arbitrase Komersial Internasional, Rajawali Press., Jakarta 1993, hlm 51-58.

[37] Sebagaimana dikutip oleh Elly Erawaty dari Mustill, Lord Justice, The New Lex Mercatoria : The First Twenty Five Years dalam Liber Amicorum for Lord Wilberforce, 1987, hlm 6.

[38] Bandingkan dengan Sunarjati Hartono, Op. Cit., hlm 204. Bandingkan pula dengan Rene David, Arbitration in International Trade, Netherlands, Kluwer 1985, hlm 38.

[39] Frank Erkouri & Edna Erkouri, How Arbitration Works, Washington DC., 3 rd ed., 1973, hlm 2.

[40] Lihat, Mauro Rubino-Sammartano, International Arbitration Law, Kluwer, 1990, hlm 167.

[41] Walaupun dalam praktek proses berarbitrase cukup lama dan biayanya pun mahal, namun penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase dianggap paling afektif. Mengenai hal ini lihat Sudargo Gautama, Perkembanngan Arbitrase Dagang Internasional di Indonesia, Eresco, Bandung 1989, hlm 24.

[42] Lihat, Julian DM Lew, Op. Cit., hlm 12.

[43] Ibid.

[44] Bandingkan dengan Sudargo Gautama, Masalah-masalah Kontrak, Hukum Perdata Internasional dan Hak-hak Milik Intelektual, Citra Aditya, Bandung 1992, hlm 72-73.

[45] Alan Redfern & Martin Hunter, Law and Practice of International Commercial Arbitration, Sweet & Maxwell, London 1986, hlm 3

[46] Bandingkan dengan Rene David, Ibid.

[47] Ibid.

[48] Lihat, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999.

[49] Lihat, Pasal II.2 Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Badan Arbitrase Asing (Convention on the Recognation and Enforcement of Foreign Arbitral Awards)

[50] Lihat, Alan Redfern & Martin Hunter, Op. Cit., hlm 103

1 Komentar Add your own

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


%d blogger menyukai ini: