Article Fulltext

KEDUDUKAN HUKUM NASIONAL TERHADAP  KEKUATAN MENGIKAT PERJANJIAN (KLAUSUL) ARBITRASE

M. Basarah

Abstract

In the international trade contract, the parties choose arbitration to resolve their dispute and it must be stated in existing contract, and if it is not stated there must be a new contract to determine the  arbitration to resolve dispute. So,contract is a corner stone of arbitration.The issue of this article is about the binding force of arbitration decision regarding with the law of the states where the parties came from. The research shows that contract must explicitly mention the arbitration and, therefore, the principle of consensualism according to article 1338 of Burgerlijk Wetboek is an essential point in drafting a contract.   The contract has absolute competence because it can not be interfered by other party. Article 1320 of BW and he Law number 30 year 1999 provide the important role in determining whether the contract on arbitration lawful or unlawful.

1. Pendahuluan

Dalam membahas penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak dapat terlepas dari pembahasan arbitrase penanaman modal asing, hal ini disebabkan karena penyelesaian sengketa melalui arbitrase selain dapat terjadi oleh kesepakatan bisnis biasa, juga dapat terjadi karena adanya penanaman modal asing.Sebelum penanaman modal terjadi akan terdapat beberapa kesepakatan yang bersifat administratif dan kesepakatan yang khusus menyangkut penyelesaian sengketa, baik penyelesaian sengketa melalui arbitrase  penanaman modal (Arbitrase ICSID atau centre) maupun melalui arbitrase komersial.[1]

Kesepakatan yang bersifat administratif yang juga merupakan aspek hukum publik adalah, perjanjian antara Pemerintah negara pemilik modal dengan negara penerima modal (host State) yang dituangkan dalam suatu perjanjian bilateral yang disebut dengan Investment Guaranty Agreement.[2]

Sedangkan kesepakatan yang menyangkut penyelesaian sengketa adalah, perjanjian penyelesaian sengketa antara negara penerima modal dengan pengusaha (asing) dari negara pemilik modal. Forum yang akan menyelesaikan sengketa, karena perjanjiannya berkaitan dengan penanaman modal adalah badan arbitrase ICSID (International Centre for the Settlement of Investment Dispute) yang lahir dari Konvensi Washington 1965 tentang Convention on the Settlement of Investment Disputes Between States and Nationals of the Other States. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase tersebut merupakan kesepakatan antar negara-negara yang telah menjadi anggota Konvensi Washington.Kesepakatan lainnya adalah kontrak kerjasama yang lahir dari hasil kesepakatan yang biasanya tertuang dalam Investment Gauranty Agreement yaitu antara pengusaha dari negara penanam modal dengan pengusaha nasional dari negara penerima modal, misalnya antara PT. Pertamina dengan PT. Freeport Inc.

Walaupun subyek hukum dalam kontrak adalah badan hukum nasional dan badan hukum asing, dasar kesepakatan mereka tetap asas kebebasan berkontrak, karena asas ini telah berlaku secara universal.[3] Sesuai dengan otonominya para pihak dapat melakukan pilihan apakah akan memilih arbitrase atau pengadilan nasional dari negara salah satu pihak. Dengan diundangkannya Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang mengenai berlakunya Konvensi Washington secara berturut-turut pada tahun 1961 dan tahun 1968 merupakan alasan bagi Indonesia untuk turut serta menjadi anggota pada Konvensi New York 1958 dengan aksesi melalui Keputusan Presiden No. 34 tahun 1981 pada tanggal 5 Agustus 1981 yang terdaftar di Sekreteriat Jenderal PBB pada tanggal 7 Oktober 1981.[4]

Dengan demikian kepada investor dan pengusaha asing pada umumnya yang melakukan usaha di Indonesia akan mendapat jaminan hukum bahwa putusan arbitrase asing akan diakui dan dapat dilaksanakan di Indonesia. Tanpa melalui penanaman modalpun, dalam era perdagangan bebas saat ini, para pelaku usaha akan semakin banyak malakukan usaha perdagangan dengan pihak asing, hal ini disebabkan karena kesempatan usaha yang ada semakin terbuka. Hubungan usaha antara pengusaha nasional dengan pengusaha asing, umumnya akan dimulai dengan sebuah kontrak kerjasama. Dalam pembuatan kontrak biasanya para pihak terlebih dulu melakukan negosiasi tentang hal-hal yang harus mereka sepakati.

Kesepakatan yang paling penting dalam suatu kontrak dan memerlukan waktu yang panjang untuk mencapai kata sepakat adalah perjanjian penyelesaian sengketa. Dalam perjanjian penyelesaian sengketa yang umumnya dibicarakan lebih mendalam adalah masalah pilihan hukum (choice of law) dan pilihan pengadilan (choice of court). Kedua pilihan di atas merupakan hal yang terpenting dalam suatu kontrak, bahkan para pihak akan lupa dengan hal penting lainnya yaitu tentang isi perjanjian pokok jika sudah membicarakan pilihan hukum dan pilihan pengadilan atau perjanjian penyelesaian sengketa. Karena para pihak merasa sedang membicarakan identitas negaranya masing-masing, yang tentu saja harus mereka pertahankan berdasarkan rasa idealismenya. Dalam kontrak dagang internasional, kesepakatan para pihak untuk menentukan forum penyelesaian sengketa umumnya adalah arbitrase. Arbitrase merupakan istilah yang dipakai untuk menjabarkan suatu bentuk tata cara damai yang sesuai atau sebagai penyediaan dengan cara bagaimana penyelesaian sengketa yang timbul sehingga mencapai suatu hasil tertentu yang secara hukum final dan mengikat.[5]

Suatu sengketa dapat diselesaikan oleh arbitrase jika para pihak telah mengadakan kesepakatan dalam suatu perjanjian tertulis yang disebut dengan perjanjian arbitrase atau klausul arbitrase. Selain  perjanjian arbitrase yang perlu disepakati adalah hukum dan tatacara bagaimana mereka akan mengakhiri sengketa. Fokus perjanjian arbitrase semata-mata ditujukan kepada masalah penyelesaian sengketa yang timbul dari perjanjian. Para pihak dapat menentukan kata sepakat agar sengketa yang timbul, tidak diajukan dan diperiksa oleh pengadilan nasional salah satu pihak, tetapi akan diselesaikan oleh suatu badan yang bersifat netral yang disebut dengan arbitrase.

Dengan demikian jelas di mana letak perjanjian arbitrase tersebut, bukan pada masalah pelaksanaan suatu perjanjian tetapi mengenai penyelesaian suatu sengketa yang timbul dari perjanjian. Umumnya dalam perjanjian arbitrase dicantumkan atau disepakati suatu cara penyelesaian sengketa yang timbul dimasa yang akan datang. Dengan demikian perjanjian arbitrase bukan merupakan satu kesatuan dengan materi pokok perjanjian. Perjanjian arbitrase hanya merupakan tambahan yang diletakkan pada perjanjian pokok, bahkan perjanjian arbitrase dapat dibuat setelah sengketa terjadi.

Tanpa perjanjian arbitrase secara tertulis, badan arbitrase tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa yang diajukan, dengan demikian perjanjian arbitrase dapat dikatakan sebagai tonggak (corner stone) untuk berarbitrase.[6] Berdasarkan perjanjian arbitrase para pihak dapat menyepakati apakah akan menunjuk ketentuan dari ICC (International Chamber of Commerce), AAA (American Arbritration Association), atau badan arbitrase nasional dari negara salah satu pihak. Jika para pihak telah memilih badan arbitrase dagang (internasional) untuk menyelesaikan suatu sengketa, hal ini memperlihatkan bahwa para pihak telah memilih suatu badan arbitrase dagang internasional suatu negara tertentu, misalnya International Chamber of Commerce, London Corn Trade Association, Bremen Baumwollboerse, Chambre Arbitrale de Paris atau American Arbritration Association[7].

Perjanjian arbitrase sebagai klausul untuk menyelesaikan suatu sengketa sudah merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam suatu kontrak bisnis dewasa ini, apalagi kewajiban untuk berarbitrase ini sifatnya terpisah dari kontrak,[8] baik dalam kontrak yang timbul dari penanaman modal asing maupun kontrak karena bisnis biasa. Para pengusaha Jerman yang mengemukakan pendapatnya pada saat membahas Konvensi Den Haag merupakan contoh konkrit perlunya perjanjian penyelesaian sengketa yang mengarah ke arbitrase dalam kontrak mereka, dengan mengatakan:[9]

“Hukum dari negara-negara sedang berkembang sulit untuk diketahui, seolah-olah kita berada di dalam dunia yang gelap. Bahkan seolah-olah berada di dalam lubang singa jika harus menghadapinya”

Karena mereka menganggap arbitrase merupakan satu-satu lembaga penyelesaian sengketa yang dapat menggunakan hukum di luar hukum nasional negara para pihak, misalnya dengan lex mercatoria yang saat ini banyak dingunakan dan sedang berkembang di Eropa. Oleh karena itu, pengacara mereka tidak lupa untuk selalu menganjurkan agar di dalam kontrak-kontrak internasional memuat perjanjian arbitrase, yang biasanya menyertai perjanjian pokok baik dalam bentuknya yang nasional maupun internasional.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang dapat dikemukakan  adalah sejauhmana kekuatan mengikat dari perjanjian arbitrase menurut hukum nasional nagara para pihak ?

2.  Ketentuan Sahnya Perjanjian Arbitrase

Sejak awal pembuatan kontrak, para pihak sudah diberi kebebasan untuk memilih baik untuk memilih pengadilan (choice of court) maupun pilihan hukum (choice of law). Konvensi New York 1958 juga mengakui kebebasan para pihak (partij autonomi) untuk memilih sendiri yurisdiksi atau forum arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa yang mungkin akan atau telah timbul antara para pihak.[10]

Dengan demikian persoalan apakah para pihak diperbolehkan untuk memilih yurisdiksi atau forum arbitrase pada waktu membuat kontrak kini tidak menjadi masalah lagi. Yang masih menjadi persoalan saat ini adalah seberapa jauh kebebasan memilih yurisdiksi arbitrase tersebut dimungkinkan.[11]

Redfern & Hunter menegaskan bahwa dalam merumuskan perjanjian arbitrase, para pihak harus memperhatikan dengan seksama syarat-syarat yang terdapat dalam Pasal II.2 Konvensi New York, yaitu keharusan suatu perjanjian arbitarse itu dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak,[12] pasal tersebut menyatakan:

2. The term  ‘agreement in writing’ shall include an arbitral clause in a contract or an arbitration agreement, signed by the parties or contained in an exchange of letters or telegrams”

Sedangkan di dalam United Nation Commission International Trade Law (UNCITRAL) persyaratan ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Model Law.

Demikian pula dalam Pasal 7 ayat (2) UNCITRAL: Model Law on International Commercial Arbitration, ditentukan :

(2) “The arbitration agreement shall be in writing. An agreement is in writing if it is contained in a document signed by the parties or in exchange of letter, telex, telegrams, or other means of telecommunication which privide a record of agreement, …. “

Pasal ini selain menentukan syarat tertulis, juga ketentuannya sangat fleksibel karena dapat mengantisipasi perkembangan teknologi telekomunikasi modern yang mungkin terjadi dalam suatu perjanjian.  Ketentuan yang sama juga terdapat dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Artinya model law dan Undang-Undang No. 30 tahun 1999 akan mengakui perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para pihak dengan alat telekomunikasi modern, bahkan walaupun belum diatur bentuk perjanjian yang dibuat melalui teknologi internet, pasal ini cukup akomodatif. Tentunya ketentuan ini juga harus disertai dengan ketentuan hukum yang dapat mangakomodir dalam hal pembuktian, karena dengan teknologi internet tersebut masalah kekuatan pembuktian dalam bentuk surat-surat belum diatur.

Pasal 25 ayat (1) Convention on the Settlement Investment Dispute Between States and Nationals of the Other States, juga menentukan, bahwa :

The jurisdiction of the Centre shall extend to any legal dispute arising directly out of an investment, between a Contracting State (or any constituent subdivision or agency of a Contracting State designated to the Centre by the State) and national of another Contracting State, which the parties to the dispute consent in writing to submit to the Centre”.[13]

(tulis miring dari penulis)

Sedangkan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan :

“Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani para pihak”.

Menurut Pasal 1 ayat (3) kewajiban perjanjian tertulis tersebut dapat dibuat oleh para pihak sebelum timbulnya sengketa atau setelah timbulnya sengketa. Artinya ketentuan Pasal 1 ayat (3) ini membolehkan para pihak membuat perjanjian arbitrase bersama-sama dengan perjanjian pokok atau menyatu dengan perjanjian pokok (sengketa yang ada) dan dapat juga dibuat terpisah dengan perjanjian pokok  (sengketa yang akan ada).

Istilah untuk sengketa yang ada dalam civil law dikenal dengan sebutan compromis atau submission, sedangkan untuk sengketa yang akan ada dikenal dengan istilah clause compromisoire.[14]

Compromis atau submission dan clause compromisoire selain diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UNCITRAL juga diatur oleh Pasal II.1 Konvensi New York 1958 yang menyatakan :

“Each Contracting State shall recognize an agreement in writing under which the parties undertake to submit to arbitration all or any differences which have arisen or which may arise between them in respect of a defined legal relationship, whther contractual or not, concernong a subject matter capable of settlement by arbitration”. (tulis miring dari penulis)

Menurut Pasal II.1 Konvensi New York di atas dengan jelas dikemukakan syarat-syarat untuk berarbitrase sebagai berikut :

(a)    perjanjian harus dibuat secara tertulis;

(b)   perjanjian tersebut mengatur sengketa-sengketa yang ada atau sengketa  yang akan ada atau akan timbul di antara para pihak;

(c)    sengketa-sengketa yang timbul tersebut adalah sengketa yang timbul dari suatu hubungan hukum baik yang sifatnya kontraktual atau bukan;

(d)   sengketa-sengketa tersebut adalah masalah-masalah yang dapat diselesaikan oleh arbitrase;

(e)    para pihak dalam perjanjian tersebut memiliki kemampuan hukum menurut hukum yang berlaku kepada mereka;

(f)    perjanjian tersebut harus sah menurut hukum para pihak, apabila tidak ada pengaturan seperti itu, maka perjanjian harus sah menurut negara dimana suatu putusan arbitrase dibuat. Karena jika tidak dipenuhi syarat maka putusan arbitrase tidak dapat diakui dan dilaksanakan, seperti telah ditentukan oleh Pasal V. 1 (a) yang menyatakan :

“Recognition and enforcement of the award may be refused, …. “

(a)    the parties to the agreement referred to in article II were, under law applicable to them, under some incapacity, …. “

Syarat-syarat lainnya yang perlu diperhatikan dan mempunyai sifat mengikat adalah syarat bahwa perjanjian arbitrase tidak boleh melanggar ketertiban umum. Karena pada dasarnya prinsip ketertiban umum ini akan diterapkan pada saat putusan arbitrase harus dilaksanakan di negara salah satu pihak. Jika sejak awal pembuatan perjanjian arbitrase sudah dianggap melanggar ketertiban umum maka putusan arbitrase akan ditolak.

Oleh karena pada saat timbulnya yurisdiksi arbitrase didasarkan atas kesepakatan para pihak, maka dalam kaitannya dengan perjanjian arbitrase, menurut Pasal 10 Undang-Undang No. 30 tahun 1999 ditentukan bahwa:

“Suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh keadaan tersebut di bawah ini :

  1. meninggalnya salah satu pihak;
  2. bangkrutnya salah satu pihak;
  3. novasi;
  4. insolvensi salah satu pihak;
  5. pewarisan;
  6. berlakunya syarat-syarat hapusnya perikatan pokok;
  7. bilamana pelaksanaan perjanjian tersebut dialihtugaskan pada pihak ketiga dengan persetujuan pihak yang melakukan perjanjian arbitrase tersebut; atau
  8. berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok.

Ketentuan tersebut mengandung arti bahwa pembatalan perjanjian arbitrase yang telah disepakati oleh para pihak hanya dapat dilakukan berdasarkan pembatalan yang juga didasarkan atas kesepakatan para pihak.

Kesepakatan dalam perjanjian arbitrase secara hukum mengikat para pihak. Dengan terwujudnya kata sepakat dapat menimbulkan perikatan dan perjanjian yang sah menurut hukum. Seperti ditentukan oleh Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) yang menyatakan “perjanjian yang telah dibuat secara sah oleh para pihak, mengikat mereka sebagai undang-undang”, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, ketertiban umum, dan perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Menurut Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 dikatakan bahwa kesepakatan yang telah dituangkan dalam perjanjian arbitrase meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjian ke pengadilan negeri dan pengadilan negeri wajib menolak dan tidak akan turut campur terhadap penyelesaian sengketa yang telah disepakati untuk diselesaikan oleh arbitrase.

Namun, ketentuan yang sifatnya eksklusif tersebut sering dilanggar oleh salah satu pihak dan ironisnya pengadilan di Indonesia menerima gugatannya yang sesungguhnya telah disepekati untuk diselesaikan oleh arbitrase.  Pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh pengadilan di Indonesia tersebut telah mendapat sorotan tajam dunia internasional. Misalnya yang terjadi terhadap kasus Roche atau PLN dan PT. Telkom dimana para pihak telah sepakat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, tetapi kemudian Pengadilan Negeri memutuskan berwenang untuk mengadili.

Pada saat Presiden Aburrahman Wahid mengunjungi Swiss bulan Pebruari 2000, koran-koran di Ibukota negara tersebut memuat pertanyaan pengusaha Swiss tentang kasus di atas, khususnya yang berkaitan dengan klausul arbitrase.[15] Pelanggaran yang dilakukan oleh pengadilan di Indonesia jika dikaitkan dengan pertanyaan tersebut, jelas akan sangat merugikan pemerintah Indonesia. Karena kepercayaan pengusaha asing dengan terjadinya kasus-kasus tersebut semakin menurun, sehingga mereka akan mengurungkan niatnya untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Padahal sebelum Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berlaku pada tahun 1999, sesungguhnya pendirian Mahkamah Agung sangat konsisten dalam memutus perkara mengenai kompetensi absolut yaitu tidak berwenangnya Pengadilan memeriksa dan mengadili sengketa  yang di dalam perjanjiannya mencantumkan klausul arbitrase.

Misalnya putusan kasasi MA tahun 1976 dalam kasus Dato Wong Guong v PT. Metropolitan Timber, kasus PT. Aji Karsa Engineering v Pemerintah Indonesia pada tahun 1985, yang pada dasarnya memutuskan bahwa baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang nyata-nyata para pihak telah sepakat untuk diselesaikan oleh arbitrase.[16]

Selanjutnya yang harus diperhatikan oleh para pihak dalam perjanjian arbitrase adalah ketentuan-ketentuan hukum perdata nasionalnya khususnya yang berkaitan dengan ketentuan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Karena jika ketentuan tersebut diabaikan, akan sulit untuk menguji sah atau tidaknya suatu perjanjian arbitrase, sedangkan instrumen itu hanya dimiliki oleh hukum nasional.

Peran hukum nasional tersebut akan tampak jelas jika melihat ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal V ayat (1) (a) Konvensi New York 1958:

“The parties to the agreement referred to in article II were, under the law applicable to them, under some incapacity, or the said agreement is not valid under the law to which the parties have subjected it or, failing any indication thereon, under the law of the country where the award was made;

Menurut Pasal 1320 KUHP ditentukan bahwa perjanjian dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

  1. adanya kata sepakat atau kesesuaian kehendak;
  2. kecakapan para pihak;
  3. obyek tertentu; dan
  4. kausa yang halal atau dasar yang halal.

Kata sepakat disebut sebagai syarat subyektif karena dengan kata sepakat inilah suatu perjanjian dapat menimbulkan perikatan dan perjanjian tersebut sah menurut hukum. Syarat subyektif ini merupakan syarat yang paling penting karena berkaitan dengan para pihak, namun bukan berarti syarat lainnya tidak penting semata-mata karena para pihak adalah yang pertama-tama berhadapan dan berperan untuk mewujudkan suatu perjanjian.

Syarat lainnya adalah bahwa kata sepakat tersebut harus berisi pernyataan kehendak dari para pihak, artinya para pihak di sini setuju dengan adanya perjanjian. Karena jika tidak terdapat pernyataan kehendak maka perjanjian dianggap tidak ada.[17]

Oleh karena itu, kata sepakat dapat dikatakan merupakan syarat yang paling penting dari persyaratan yang lainnya dari suatu perjanjian, dan dengan adanya kata sepakat para pihak telah melaksanakan dan memenuhi keinginan asas kebebasan berkontrak, sehingga hal-hal lainnya yang dapat membatalkan perjanjian dan adanya itikad buruk dari salah satu pihak dapat dihindarkan.

Dalam hal syarat kecakapan untuk membuat perjanjian, maksudnya adalah bahwa para pihak yang akan membuat perjanjian harus cakap untuk berbuat hukum, dan harus mengetahui, menyadari bahkan menginsyafi akan beban yang akan diterima sebagai akibat hukum dari suatu perjanjian, sehingga terlepas dari ketentuan Pasal 1321 yang menyatakan bahwa kata sepakat yang telah diberikan akan menjadi tidak sah apabila kata sepakat yang diberikan karena (a) salah pengertian atau kehilapan; (b) paksaan; atau (c) penipuan.

Syarat lainnya yaitu syarat obyek tertentu, menurut Pasal 1333 KUHP bahwa yang menjadi obyek suatu perjanjian harus dapat ditentukan jenisnya, apakah benda berwujud atau benda tidak berwujud. Sedangkan mengenai syarat kausa yang halal atau dasar yang halal ditujukan pada isi perjanjian itu sendiri.

Oleh karena itu, keempat syarat sahnya perjanjian sebagaimana disebutkan Pasal 1320 KUHP di atas harus dipenuhi oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian arbitrase. Karena sangat jelas bahwa ketentuan tentang syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUHP akan memiliki peran penting dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian arbitrase.

Martin Wolff mengemukakan bahwa suatu perjanjian sekurang-kurangnya meletakan kewajiban kepada salah satu pihak yaitu yang menjanjikan, dan menimbulkan hak bagi yang menerima janji untuk menagih pelaksanaan janji.[18] Para pihak di sini dituntut untuk menepati janji dan menghormati kepentingan masing-masing. Sebab pada dasarnya suatu perjanjian dapat dikatakan sebagai suatu pernyataan yang menyebabkan pihak yang menerima janji akan menghormati pernyataan pihak yang memberi janji, baik untuk berbuat sesuatu maupun tidak berbuat sesuatu.[19]

Bahkan Hugo Grotius melalui teorinya yang berlandaskan hukum asasi mengatakan bahwa adalah suatu kewajiban moril dari manusia untuk melaksanakan apa yang dijanjikan (pacta sunt servanda). Teori ini kemudian menjelma menjadi peraturan, bahwa suatu janji yang diucapkan dengan maksud untuk menciptakan suatu akibat hukum, melahirkan suatu kewajiban hukum bagi pihak yang menjanjikan untuk melaksanakannya.[20]

Di samping asas kebebasan berkontrak dan ketentuan tentang sahnya suatu perjanjian, dalam hukum kontrak dikenal teori yang tidak dapat di kesampingkan yang dikenal dengan privities of contract atau disebut juga dengan doctrine of privities.[21] Menurut doctrine of privities, kontrak adalah merupakan hubungan perdata antara para pihak yang membuat kontrak, pihak lain tidak memiliki hak dan kewajiban atas kontrak tersebut. Artinya di dalam suatu kontrak perdata terdapat sifat yang eksklusif, pihak lain atau pihak ketiga tidak memiliki hak dan kewajiban terhadap kontrak.

Bahkan berdasarkan ketentuan umum dari doktrin ini, hanya para pihak yang terlibat dalam kontrak saja yang dapat mengajukan gugatan dan menjadi tergugat sebagai akibat hukum dari kontrak.[22] Dalam kaitannya dengan hal tersebut Redmond mengemukakan ruang lingkup dari doktrin ini, yaitu (a) No one can acquire rights under a contract to which he is not a party; (b) No one can incur liabilities under a contract to which he is not  a party.[23]

Dari ruang lingkup di atas tampak sifat eksklusivitas dari suatu kontrak perdata, dimana para pihak tidak memberikan peluang kepada pihak ketiga untuk terlibat dalam kontrak, kecuali terdapat kesepakatan untuk melibatkan pihak ketiga dalam kontrak yang mereka buat. Doctrine of privities, asas kebebasan berkontrak, dan ketentuan sahnya suatu perjanjian tampaknya dapat dijadikan sebagai dasar terjadinya perjanjian arbitrase.

Karena dalam perjanjian arbitrase kesepakatan-kesepakatan yang terjadi sangat eksklusif, pihak ketiga tidak mungkin terlibat dalam perjanjian arbitrase, bahkan perjanjian arbitrase dianggap terus berlaku selama perjanjian tersebut tidak diakhiri oleh para pihak.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perjanjian arbitrase merupakan perjanjian yang hanya timbul jika telah disepakati oleh para pihak, sehingga berakhirnya perjanjian arbitrasepun dapat terjadi jika diakhiri oleh para pihak.

3. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan beberapa simpulan yaitu sebagai berikut :

Perjanjian arbitrase merupakan perjanjian yang bersifat mutlak harus ada dalam suatu kontrak, jika para pihak menginginkan sengketanya diselesaikan oleh arbitrase.

Pasal 1338 atau yang dikenal dengan asas kebebasan berkontrak merupakan tonggak bagi para pihak dalam membuat perjanjian arbitrase. Perjanjian arbitrase dapat dikatakan memiliki kompetentsi absolut, karena tidak dapat diintervensi pihak lain.

Ketentuan Undang-Undang No. 30 tahun 1999 dan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tetap merupakan ketentuan yang akan memegang peran penting dalam menentukan sah atau tidaknya perjanjian arbitrase.

Daftar Pustaka :

Anson, Sir William, Principle of the English Law of Contract and of Agency in its Relation to Contract, Oxford, Clarendon Press, 1979

Dune, JM van dan Burght, van der, Penyalahgunaan Keadaan, Alih bahasa Sudikno Mertokusumo, Hukum Perikatan Bagian ke III, diterbitkan oleh Dewan Kerjasama Hukum Belanda dan Indonesia, 1988

Erman Rajagukguk, Arbitrase dalam Putusan Pengadilan, Chandra Pratama Jakarta, 2000

Huala Adolf dalam Komar Kantaatmadja, Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

Huala Adolf, Hukum Arbitrase Internasional, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1994

Newton, Cliver R., General Principles of Contract, Sweet &Maxwell, 1983

Priyatna Abdurrasyid, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, PT. Fikahati Aneska bekerjasama dengan BANI, Jakarta, 2002

PS, Atiyah, The Law of Contract, Clarendon Press. Oxford, 1984

Redfern, Alan & Hunter, Martin, Law and Practice of International Commercial Arbitration, Sweet & Maxwell, London, 1986

Redfern, Alan & Hunter, Martin, Law and Practice of International Cammercial Arbitration,  Sweet and Maxwell, London

Redmon, PWD, General Principles of English Law, Macdonald & Evans, 1976

Schmitthoff, Clive M, The Limit of Party Autonomy, on Select Essay on International Trade Law, Martinus Nijhoff  Pub., 1998

Sudargo Gautama, Arbitrase dalam Kontrak-kontrak Dagang dengan Luar Negeri, Ceramah pada Raker PERTAMINA di Jakarta 14 Oktober 1975

Sunarjati Hartono, Beberapa Masalah Transnasional dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia, Bina Cipta, Bandung, 1972

Tineke LT Londong, Asas Ketertiban Umum dan Konvensi New York 1958, Citra Aditya Bakti, Bandung 1998

Wolf, Martin, Privat International Law, Oxford, 1960, 4th


[1] Selanjutnya dalam tulisan ini digunakan istilah arbitrase.

[2] Lihat mengenai hal ini, Sunarjati Hartono, Beberapa Masalah Transnasional dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia, Bina Cipta, Bandung, 1972

[3] Lihat, Schmitthoff, Clive M, The Limit of Party Autonomy, on Select Essay on International Trade Law, Martinus Nijhoff  Pub., 1998, hlm. 585

[4] Tineke LT Londong, Asas Ketertiban Umum dan Konvensi New York 1958, Citra Aditya Bakti, Bandung 1998, hlm. 1

[5] Priyatna Abdurrasyid, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, PT. Fikahati Aneska bekerjasama dengan BANI, Jakarta, 2002, hlm. 54

[6] Dalam Pasal 23 Report of the Executive Directors to The Settlement of Investment Disputes dikatakan bahwa “consent of the parties is the corner stone

[7] Op. Cit, hlm. 204.

[8] Lihat, Redfern, Alan & Hunter, Martin, Law and Practice of International Commercial Arbitration, Sweet & Maxwell, London, 1986, hlm 3-4

[9] Sudargo Gautama, Arbitrase dalam Kontrak-kontrak Dagang dengan Luar Negeri, Ceramah pada Raker PERTAMINA di Jakarta 14 Oktober 1975, hlm. 1

[10] Ibid,  hlm. 20

[11] Ibid.

[12] Lihat, Redfern, Alan & Hunter, Martin, Law and Practice of International Cammercial Arbitration,  Sweet and Maxwell, London, hlm. 125

[13] Centre adalah istilah yang digunakan oleh Konvensi Washington 1965 untuk arbitrase ICSID.

[14] Lihat, Huala Adolf, Hukum Arbitrase Internasional, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1994, hlm. 18

[15] Lihat, Huala Adolf dalam Komar Kantaatmadja, Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 76

[16] Lihat lebih jauh, Erman Rajagukguk, Arbitrase dalam Putusan Pengadilan, Chandra Pratama Jakarta, 2000, hlm. 15-17

[17] Lihat, Dune, JM van dan Burght, van der, Penyalahgunaan Keadaan, Alih bahasa Sudikno Mertokusumo, Hukum Perikatan Bagian ke III, diterbitkan oleh Dewan Kerjasama Hukum Belanda dan Indonesia, 1988, hlm. 2

[18] Lihat, Wolf, Martin, Privat International Law, Oxford, 1960, 4th, hlm. 413

[19] Lihat, Anson, Sir William, Principle of the English Law of Contract and of Agency in its Relation to Contract, Oxford, Clarendon Press, 1979, hlm. 3

[20] Sebagaimana dikutip oleh Sunarjati Hartono, Op. cit, hlm. 127

[21] Redmon, PWD, General Principles of English Law, Macdonald & Evans, 1976, hlm. 144, lihat juga mengenai hal ini, PS Atiyah, The Law of Contract, Clarendon Press. Oxford, 1984, hlm. 264

[22] Newton, Cliver R., General Principles of Contract, Sweet &Maxwell, 1983, hlm. 297

[23] Op. cit.

1 Komentar Add your own

  • 1. JURNAL « JURNAL HUKUM  |  Agustus 3, 2009 pukul 7:18 am

    […] KEDUDUKAN HUKUM NASIONAL TERHADAP  KEKUATAN MENGIKAT PERJANJIAN (KLAUSUL) ARBITRASE – Moch. Basarah […]

    Balas

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


%d blogger menyukai ini: